Bisnis.com, JAKARTA - Duta Besar Iran untuk Indonesia Mohammad Boroujerdi menuntut perlakuan yang seimbang dan berkeadilan dalam Perjanjian Proliferasi Senjata Nuklir (Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons/NPT) yang dijadikan alasan Israel menyerang negaranya.
Dalam media briefing di kediaman resmi Dubes Iran untuk Indonesia di Jakarta pada Selasa (17/6/2025), Boroujerdi menuturkan NPT merupakan perjanjian yang bersifat dua arah. Melalui perjanjian ini, negara-negara anggota harusnya bisa mewujudkan kepentingannya melalui pasal-pasal dari kerja sama itu
Berdasarkan perjanjian itu, Badan Tenaga Atom Internasional atau The International Atomic Energy Agency (IAEA) berhak untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan nuklir sebuah negara. Sebaliknya, negara yang diawasi juga memiliki hak untuk mendapatkan fasilitas kemudahan dan asistensi dari IAEA dalam pengembangan teknologi nuklirnya dengan aman dan bermanfaat.
Namun, dia menilai fasilitas dan asistensi yang didapat dari perjanjian ini belum seimbang dengan pengawasan ketat yang terus dilakukan IAEA melalui NPT terhadap Iran.
Boroujerdi juga menyoroti persoalan lainnya terkait kepemilikan nuklir. Dia menuturkan, Israel yang tidak meratifikasi NPT memiliki senjata nuklir tidak terkena kecaman internasional maupun tuntutan agar berhenti mengembangkan program nuklirnya. Israel bahkan dapat dengan leluasa melancarkan serangan ke berbagai wilayah termasuk Gaza dan Lebanon.
"Ketidakseimbangan dan ketidakadilan bagi pihak yang bukan bagian dari NPT dan pihak yang menjadi bagian dari NPT membuat kami bertanya: mengapa harus terus menjadi anggota dari NPT?," kata Boroujerdi
Baca Juga
Adapun, Boroujerdi menambahkan, Iran hingga saat ini masih menjadi bagian dari NPT dan bekerja sama dengan IAEA. Namun, dia tidak menutup kemungkinan negaranya akan hengkang dari perjanjian tersebut jika tidak ada perubahan signifikan dari implementasi kesepakatan itu.
"IAEA juga harus melakukan tugasnya dan memenuhi tanggung jawabnya serta patuh terhadap nilai-nilai NPT, yaitu ada imbalan bagi negara yang menjadi bagian dari NPT seperti menerima kemudahan dan juga asistensi," tambahnya.
Sebelumnya, pemerintah Iran mengungkapkan bahwa parlemen sedang menyiapkan rancangan undang-undang yang berpotensi mendorong negara tersebut keluar dari NPT, meskipun tetap menegaskan bahwa Iran tidak berniat mengembangkan senjata nuklir.
“Sehubungan dengan perkembangan terbaru, kami akan mengambil keputusan yang sesuai. Pemerintah harus melaksanakan undang-undang yang disahkan parlemen, tetapi saat ini proposal tersebut masih dalam tahap penyusunan, dan kami akan berkoordinasi lebih lanjut dengan parlemen,” ujar Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei.
NPT, yang telah diratifikasi Iran sejak 1970, memberikan hak bagi negara-negara untuk mengembangkan tenaga nuklir sipil, dengan syarat mereka tidak mengembangkan senjata nuklir serta bekerja sama dengan Badan Energi Atom Internasional (IAEA).
Ketegangan meningkat setelah Israel melancarkan serangan udara terhadap Iran pekan lalu, dengan alasan bahwa Teheran berada di ambang pengembangan bom nuklir.
Namun, Iran kembali menegaskan bahwa program nuklirnya bertujuan damai. IAEA sendiri menyatakan pekan lalu bahwa Iran melanggar kewajiban yang diatur dalam NPT.
.jpg?w=300&h=221)
