Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Catatan Puan untuk Prabowo soal Ekonomi RI: dari Pengangguran hingga Stimulus

Puan Maharani mengungkap sejumlah masalah ekonomi akan menjadi pembahasan dalam masa persidangan saat ini, terutama soal pengangguran, PHK, dan stimulus.
Ketua DPR RI Puan Maharani seusai Rapat Paripurna, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (20/5/2025). / Bisnis-Annisa Nurul Amara
Ketua DPR RI Puan Maharani seusai Rapat Paripurna, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (20/5/2025). / Bisnis-Annisa Nurul Amara

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPR Puan Maharani menyoroti sejumlah permasalahan ekonomi yang terjadi di Indonesia, mulai dari persoalan pengangguran hingga penyaluran stimulus ekonomi. 

Puan berharap Alat Kelengkapan Dewan dapat memperhatikan masalah-masalah tersebut dalam masa persidangan kali ini. 

Permasalahan pertama, yakni soal tingginya angka pengangguran dan tingkat pemutusan hubungan kerja. Kedua, permasalahan dalam pelaksanaan ibadah haji tahun 2025. 

Tiga, penerapan stimulus ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Empat, permasalahan ojek online,” ujar Puan dalam pembukaan Sidang Paripurna DPR ke-20, Selasa (24/6/2025). 

Selain itu, hal yang menjadi sorotan juga terkait pengoplosan gas bersubsidi, pelaksanaan evakuasi terhadap WNI yang berada di negara yang sedang terlibat konflik, serta posisi Duta Besar Indonesia untuk negara sahabat yang belum terisi.

Salah satunya, Duta Besar Indonesia untuk AS yang sudah dua tahun kosong usai Rosan Roeslani kala itu ditarik menjadi wakil menteri BUMN. 

Selain meminta atensi terkait masalah tersebut, Puan juga mengungkapkan bahwa dalam periode sidang ini DPR akan melanjutkan pembahasan delapan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang masih berada dalam tahap Pembicaraan Tingkat I. 

Terdiri atas tiga RUU usul DPR, tiga RUU usul pemerintah, dan dua RUU Daftar Kumulatif Terbuka. Sementara tujuh di antaranya adalah Rancangan Undang-Undang carry over dari periode keanggotaan DPR sebelumnya. 

Dalam masa sidang ini pula, DPR akan melakukan pembahasan pembicaraan pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Undang Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2024.

Terlebih Puan mengingatkan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang tengah menyusun rancangan APBN 2026 di tengah gejolak geopolitik yang terus terjadi. 

“Oleh karena itu, pembahasan KEM-PPKF 2026 harus telah mengantisipasi hal tersebut yang dapat berdampak pada kapasitas APBN untuk menjalankan pembangunan nasional,” ujarnya.

Pasalnya situasi seperti konflik geopolitik, geoekonomi, dan perekonomian global yang tidak kondusif akan sangat berpengaruh pada rantai pasok ekonomi global, produktivitas ekonomi, konsumsi masyarakat, daya beli, dan arus modal untuk investasi.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper