Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nusron Wahid Ungkap 92,12% Pulau Kecil di Indonesia Belum Bersertifikat

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengungkap sebanyak 15.977 pulau kecil di Indonesia masih belum bersertifikat
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid seusai rapat kerja dengan Komisi II DPR RI, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (21/4/2025). JIBI/Annisa Nurul Amara
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid seusai rapat kerja dengan Komisi II DPR RI, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (21/4/2025). JIBI/Annisa Nurul Amara

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid mengungkap sebanyak 15.977 pulau kecil di Indonesia masih belum bersertifikat.

Nusron menjelaskan, 15.977 pulau yang belum tersertifikat itu setara dengan 92,12% dari total pulau kecil yang ada di Indonesia.

“Pulau [kecil] yang belum bersertifikat ada 15.977 atau 92,12%,” jelasnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI, Jakarta, Selasa (1/7/2025).

Sementara itu, total pulau kecil yang sudah tersertifikat saat ini telah mencapai 1.349 pulau atau sekitar 7,77% dari total kecil yang ada di Indonesia.

Adapun, total pulau kecil di Indonesia berdasarkan data milik Kementerian ATR/BPN saat ini berjumlah 17.343 pulau. Dari angka tersebut, 111 di antaranya berada di lokasi terluar Indonesia.

Dia menegaskan pulau di garis terluar inilah yang riskan untuk diakui oleh sekelompok golongan. Meski demikian, Nusron mencatat dari 111 pulau kecil terluar itu sebanyak 87 di antaranya telah terdaftar secara resmi.

Sementara sisanya yakni sebanyak 24 pulau kecil terluar belum terdaftar bidang tanahnya lantaran pulau tersebut masuk ke dalam kawasan hutan atau memang belum ada yang menguasai.

“Kalau ada bidang tanah belum terdaftar, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah yang masuk kawasan hutan, sehingga memang tidak mungkin untuk bisa disertifikatkan karena rezimnya ada di rezim kehutanan. Kemudian kalau dia itu APL, belum ada yang menguasai,” tegasnya.

Pada saat yang sama, Nusron juga mengaku heran dengan kabar empat pulau di Kabupaten Kepulauan Anambas yang dijual di situs properti internasional. Pasalnya, keempat pulau tersebut merupakan area pariwisata yang notabenenya merupakan area penggunaan lain (APL).

Oleh karena itu, politisi Golkar ini menyebut Kementeriannya sangat berhati-hati dalam menyikapi kasus ini. Bahkan, menurutnya, kasus ini tidak terpisahkan dengan konteks geopolitik.

“Karena dilalah kok yang ditawarkan kok adalah kawasan-kawasan yang ‘krusial’. Contohnya Anambas ini berdempetan dengan Laut Cina. Kemudian Pulau Sumbawa berdempetan dengan Australia, dan sebagainya,” ucap dia.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper