Bisnis.com, JAKARTA — DPR disebut siap menyetujui penggunaan saldo anggaran lebih (SAL) untuk pembiayaan defisit APBN yang akan melebar pada tahun ini.
Dalam pelaksanaan APBN setiap tahunnya, SAL dapat berasal dari penghematan atau Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA), SiLPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran), hingga Koreksi Pembukuan.
Adapun, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan outlook defisit APBN 2025 melebar ke Rp662 triliun atau 2,78% dari PDB. Outlook itu lebih tinggi dari target defisit anggaran yang sudah ditetapkan dalam APBN 2025 yaitu sebesar Rp616,2 triliun atau setara 2,53% dari PDB.
Sri Mulyani pun meminta persetujuan DPR untuk menggunakan SAL sebesar Rp85,6 triliun. Dengan demikian, kenaikan defisit itu tidak harus dibiayai dengan penerbitan surat utang baru.
Tanggapi itu, Badan Anggaran DPR melakukan rapat tertutup dengan jajaran eselon I Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu (2/7/2025).
Dalam rapat yang berlangsung sekitar satu jam itu, mereka merumuskan kesimpulan laporan semester I dan outlook APBN 2025 yang telah dilaporkan Sri Mulyani termasuk soal penggunaan SAL.
Baca Juga
Direktur Strategi Stabilisasi Ekonomi Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Noor Faisal Achmad menjelaskan bahwa sudah ada kesepakatan terkait outlook APBN 2025, termasuk penggunaan SAL.
Meski demikian, dia tidak mau menjelaskan detailnya. Menurut Faisal, pembacaan kesimpulan dilakukan pada Kamis (3/6/2025) esok.
"Ada persetujuan penggunaan SAL, cuma besok saja lah angkanya," jelasnya usai rapat.
Senada, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Luky Alfirman tidak mau mendetailkan pembahasan dalam rapat tertutup dengan Badan Anggaran DPR itu. Dia meminta setiap pihak bersabar sebelum penyampaian kesimpulan.
"Tadi kan baru pendalaman, diskusi-diskusi, tapi usulan kita kan gunakan [SAL] Rp85 triliun," katanya usai rapat.
Dukungan Dewan
Wakil Ketua Badan Anggaran DPR Wihadi Wiyanto menyampaikan bahwa pihaknya tidak memiliki permasalahan apabila Kemenkeu memutuskan untuk menggunakan SAL. Menurutnya, pemerintah tidak bisa mengandalkan surat utang terus-menerus demi pembiayaan defisit anggaran.
Apalagi, sambungnya, penerbitan surat utang sangat tergantung situasi pasar global. Masalahnya, kini ketidakpastian global masih meningkat.
"Bahwa penerbitan utang tidak bisa kita harus memperbesar terus kan, tapi kan kalau kita memang ada SAL, kan kita bisa lakukan itu. Itu yang saya kira bisa memberikan solusi," kata Wihadi usai rapat.
Lebih lanjut, legislator dari Fraksi Partai Gerindra itu menyoroti outlook penerimaan pajak 2025 sebesar Rp2.076,9 triliun atau hanya setara 94,9% dari target penerimaan pajak dalam APBN yang mencapai Rp2.189,3 triliun.
Wihadi mendorong agar Kemenkeu bisa memastikan agar penerimaan pajak bisa terus naik agar belanja pemerintah bisa terus digenjot. Dengan demikian, ekonomi bisa tumbuh secara maksimal.
Dia meyakini Kemenkeu masih memiliki waktu untuk memperbaiki penerimaan pajak yang sempat mengalami tren penurunan pada permulaan 2025. Menurutnya, percepatan belanja pemerintah pada semester II/2025 juga bisa mendorong peningkatan penerimaan negara.
"Kita harapkan dengan program-program Pak Prabowo yang seperti makan bergizi itu akan menunjukkan kenaikan dalam kuartal berikutnya," jelas Wihadi.
Outlook APBN 2025
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan laporan semester I dan outlook APBN 2025 ke Badan Anggaran DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa (1/7/2025).
Sri Mulyani mengumumkan outlook penerimaan pajak hanya mencapai Rp2.076,9 triliun pada 2025. Angka tersebut lebih rendah dari target penerimaan pajak dalam APBN 2025 sebesar Rp2.189,3 triliun.
