Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mengungkapkan skema LPG 3 kg satu harga bakal mirip penjualan Pertamax. Wacana itu ditargetkan berlaku mulai 2026.
Yuliot menjelaskan, LPG 3 kg satu harga tidak berarti harga dipukul rata untuk seluruh wilayah Indonesia. Menurutnya, harga di setiap provinsi bakal tetap berbeda, tergantung biaya logistik.
Namun, penetapan harga di setiap provinsi itu bakal ditetapkan oleh pemerintah pusat atau PT Pertamina (Persero), selayaknya penjualan Pertamax.
"Ini hampir sama dengan [skema penjualan] Pertamax, setiap daerah itu kan berbeda. Tapi ditetapkan berdasarkan wilayah," ujar Yuliot di Kompleks DPR RI, Rabu (3/7/2025).
Asal tahu saja, berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg, harga eceran tertinggi (HET) LPG 3 kg ditetapkan oleh pemerintah daerah (pemda) masing-masing.
Namun, penetapan harga oleh pemda itu harus berdasarkan pedoman dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian ESDM dan BPH Migas. Oleh karena itu, besaran HET LPG 3 kg selama ini bisa berbeda-beda di tiap provinsi atau kabupaten/kota.
Baca Juga
Yuliot mengatakan, dengan aturan tersebut disparitas harga antardaerah sangat jauh. Dia menyebut di daerah tertentu, harga gas melon itu bisa dipatok Rp50.000 per tabung. Padahal, idealnya harga jual LPG 3 kg itu bisa di bawah Rp20.000 per tabung.
"Itu ada di satu daerah itu harga LPG itu bisa Rp50.000 per tabung. Jadi padahal itu kan kalau harga yang ditetapkan oleh pemerintah, misalnya Rp14.000. Berarti kalau Rp50.000 itu kan rentenya cukup banyak di rantai pasarnya. Jadi itu yang akan diatur, ditetapkan itu satu harga," jelas Yuliot.
Menurutnya, saat ini pihaknya telah menggodok aturan terkait penjualan LPG 3 kg satu harga tersebut. Adapun aturan yang diterbitkan bakal berupa Peraturan Presiden (Perpres). Yuliot menyebut, aturan LPG 3 kg satu harga itu berlaku mulai 2026.
"Pengaturan yang disampaikan sama Pak Menteri [Bahlil Lahadalia] tadi kan targetnya tahun depan," ucap Yuliot.
Wacana membuat harga LPG 3 kg satu harga ini pertama kali dilontarkan oleh Menteri ESDM bahlil Lahadalia. Hal itu dia sampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI, Rabu (2/7/2025).
Menurut Bahlil, pengaturan harga LPG yang ditentukan pemda menjadi celah untuk oknum memainkan harga LPG 3 kg. Padahal, negara telah menggelontorkan dana subsidi puluhan triliun rupiah.
"Kami akan ubah beberapa metode agar kebocoran enggak terjadi, termasuk harga yang selama ini diberikan pada daerah, ini ada kemungkinan dalam pembahasan Perpres, kami tentukan saja satu harga, supaya jangan ada gerakan tambahan di bawah," tutur Bahlil.
Mantan ketua umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) itu menyebut, pemerintah menggelontorkan biaya subsidi sebesar Rp80 triliun hingga Rp87 triliun per tahun untuk LPG 3 kg.
Karena itu, pengaturan harga di tingkat penjual pun harus diatur sehingga penerima LPG 3 kg bisa tetap sasaran. Di sisi lain, dana subsidi pun tak membengkak.
"Kalau harga dinaikan terus, antara harapan negara dan apa yang terjadi tidak sinkron," ucap Bahlil.
