Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Dampak Tarif Trump, RI Terancam Banjir Elektronik dari China-Thailand

Asosiasi pengusaha (Gabel) khawatir Indonesia banjir impor produk elektronik dari negara-negara yang terkena tarif Trump seperti China hingga Thailand.
Ilustrasi. Pengunjung mengamati barang elektronik yang dipajang di sebuah toko / Bisnis-Abdullah Azzam
Ilustrasi. Pengunjung mengamati barang elektronik yang dipajang di sebuah toko / Bisnis-Abdullah Azzam

Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Pengusaha Industri Elektronik dan Alat-alat Listrik Rumah Tangga (Gabel) mengungkap kekhawatiran akan banjir impor produk elektronik dari negara-negara yang terkena tarif Trump seperti China, Vietnam, Thailand ke pasar Indonesia. 

Sekjen Gabel Daniel Suhardiman mengatakan negara-negara produsen dan kompetitor Indonesia itu akan mencari pasar besar yang mudah diakses setelah Trump menerapkan tarif tinggi per 1 Agustus 2025. 

“Ancaman besarnya justru inflow barang-barang dari negara produsen seperti Tiongkok, Vietnam, Thailand masuk ke Indonesia. Ini untuk hampir seluruh produk elektronika rumah tangga,” kata Daniel kepada Bisnis, Jumat (11/7/2025). 

Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) barang elektronik dan produk alat rumah tangga elektrik masuk dalam HS 85 yang banyak menyasar pasar AS. 

Pada Januari-Mei 2025, ekspor produk dari HS tersebut mencapai US$2,22 miliar atau berkontribusi 18,34% terhadap total ekspor Indonesia ke AS. 

Daniel menuturkan, khusus untuk produk alat listrik rumah tangga, ekspor ke AS masih terbilang minim dibandingkan produk lainnya dalam kelompok HS tersebut. 

“Secara nasional cukup kecil. Tapi memang ada beberapa anggota kami yang terdampak terkait ekspor AC, printer, speaker dan small appliances,” tuturnya. 

Untuk menghadapi masifnya pengalihan pasar dari berbagai negara, Indonesia disebut harus bersiap dengan memperkuat Non Tariff Measure (NTM). 

Beberapa di antaranya, pengusaha elektronik mendorong akselerasi revisi Permendag 21/2025 yg merupakan pemecahan Permendag 8/2024 menjadi per-sektor.

Pihaknya juga mendesak pemerintah untuk menghapus sistem post border dan memperketat kontrol border, menerapkan pelabuhan entry point di Indonesia Timur, serta memastikan pemerintah pusat dan daerah membeli produk-produk TKDN sesuai ar.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper