Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkap konstruksi proyek Sekolah Rakyat Tahap II akan dimulai pada September 2025. Di mana, proyek tersebut ditargetkan dapat mulai dioperasikan pada periode tahun ajaran baru 2026/2027.
Menteri PU, Dody Hanggodo menjelaskan bahwa konstruksi Sekolah Rakyat Tahap II dibidik untuk rampung pada Juni 2026.
"Direncanakan, pada bulan September kita mulai groundbreaking untuk SR Tahap II. Karena pada Juni 2026, ditargetkan seluruh pembangunan SR harus sudah selesai," jelasnya dalam keterangan tertulis, Rabu (16/7/2025).
Dody menambahkan, pihaknya menganggarkan biaya Rp200 miliar hingga Rp300 miliar untuk mengeksekusi pembangunan satu Sekolah Rakyat. Di mana, Presiden Prabowo Subianto menargetkan agar pemerintah membangun 100 Sekolah Rakyat per tahun.
Dalam implementasinya, Kementerian PU bertugas untuk menyiapkan sarana infrastruktur Sekolah Rakyat. Sementara nantinya, proses operasional bakal dijalankan oleh Kementerian Sosial (Kemensos).
Adapun, proyek Sekolah Rakyat dilaksanakan sebagai bentuk upaya pemerintah dalam melakukan peningkatan akses pendidikan berkualitas, khususnya bagi masyarakat kurang mampu dan berada di wilayah yang selama ini sulit dijangkau layanan pendidikan formal.
Baca Juga
Sementara itu, saat ini pemerintah telah menyelesaikan renovasi sebanyak 63 Sekolah Rakyat pada Tahap I yang tersebar di seluruh Indonesia. Puluhan Sekolah Rakyat itu telah beroperasi pada tahun ajaran baru 2025/2026 yang resmi dimulai pada 14 Juli 2025.
"Peran Kementerian PU dalam program SR difokuskan pada pembangunan infrastrukturnya, sementara untuk operasionalnya merupakan peran Kementerian Sosial. Diharapkan, kolaborasi antara Kementerian PU dan Kementerian Sosial berjalan dengan baik, sehingga dapat mendukung kesuksesan program SR di seluruh Indonesia,”
Sementara berdasarkan catatan Bisnis, Kementerian PU sempat mengungkap indikasi keperluan anggaran untuk pembangunan program Sekolah Rakyat bakal tembus Rp25,8 triliun pada 2026.
Direktur Jenderal (Dirjen) Sarana dan Prasarana Strategis Kementerian PU Maulidya Indah Junica menjelaskan, kebutuhan anggaran itu diperlukan guna merealisasikan target 100 Sekolah Rakyat pada 2026 sebagaimana yang ditargetkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Kemudian, di tahun 2026 kita akan juga memulai 100 lokasi baru ini adalah untuk tahun ajaran 2027/2028, sesuai amanat Presiden Prabowo. Bahwa setiap tahun minimal 100 lokasi Sekolah Rakyat,” jelasnya di Kantor Kementerian PU, Jumat (9/5/2025).
Dalam laporannya, untuk membangun Sekolah Rakyat hingga sarana sosial budaya dia membutuhkan biaya mencapai Rp32 triliun.
“Untuk total tahun ajaran 2026 adalah Rp32 triliun, dengan perincian untuk Sekolah Rakyat Rp25,8 triliun, kemudian madrasah Rp3,5 triliun, kemudian pasar, olahraga, pendidikan tinggi lainnya Rp3 triliun,” pungkasnya.