Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Komisi V DPR Fraksi PKB, Syafiuddin meminta pemerintah untuk dapat memenuhi tuntutan mitra driver ojek online (ojol) yang menggelar demonstrasi atau unjuk rasa pada hari ini, Senin (21/7/2025).
Dia memandang bahwa aspirasi para driver ojol adalah suara masyarakat pekerja yang harus diperhatikan.
Sebab itu, dia mendorong pemerintah untuk segera turun tangan dan memfasilitasi dialog antara perusahaan aplikator dengan perwakilan driver, supaya tercapai kesepakatan yang adil.
Pasalnya, driver ojol adalah tulang punggung transportasi daring di Indonesia.
"Mereka bekerja keras di lapangan, namun seringkali pendapatannya tergerus oleh potongan aplikasi yang terlalu besar. Pemerintah harus mendengar dan memastikan adanya keadilan dalam sistem ini,” katanya dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (21/7/2025).
Lebih lanjut, legislator PKB ini menuturkan perusahaan aplikasi tidak boleh hanya fokus pada keuntungan semata tanpa memperhatikan kesejahteraan mitra driver yang justru menjadi ujung tombak layanan.
Baca Juga
“Fraksi PKB mendukung penuh tuntutan agar potongan aplikasi diturunkan menjadi 10%. Aplikator harus menempatkan kesejahteraan driver sebagai prioritas. Tanpa driver, bisnis ini tidak akan berjalan,” ujarnya.
Lebih jauh, dia berjanji bahwa DPR siap mengawal aspirasi para driver ojol ini. Bahkan, jika perlu DPR akan mendorong adanya regulasi yang lebih berpihak pada kesejahteraan mitra driver.
Diberitakan sebelumnya, Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia mengungkap ribuan pengemudi transportasi online dari berbagai platform akan menggelar aksi unjuk rasa pada pukul 14.00 WIB di Patung Arjuna Wijaya, Jalan Merdeka Barat, Jakarta pada Senin (21/7/2025).
Kabar tersebut dikonfirmasi oleh Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono.
“[Besok] jam 14.00 WIB di Bundaran Patung Kuda silang Monas,” kata Igun saat dihubungi Bisnis pada Minggu (20/7/2025).
Igun mengatakan aksi tersebut akan melibatkan sekitar 50.000 driver ojol roda dua (ojol), pengemudi mobil daring (R4), hingga kurir online.
Igun mengatakan aksi tersebut dilakukan karena hingga saat ini tidak ada tindak lanjut konkret dari pihak pemerintah maupun aplikator terkait lima tuntutan utama yang selama ini mereka nilai diabaikan.
Berikut lima tuntutan Ojol pada Aksi 217 Korban Aplikator:
1. Negara Hadirkan UU Transportasi Online/PERPPU
2. Driver 90% Aplikator 10% HARGA MATI
3. Pemerintah Buat Peraturan Tarif Antar Barang dan Makanan
4. Audit Investigatif Aplikator
5. Hapus Aceng, Slot, Hub, Multi Order, Member, Pengkotak-Kotakan dan lain lain
Apabila dalam waktu dekat tidak ada tanggapan konkret dari pemerintah, Igun memastikan aksi serupa akan terus berlanjut secara nasional hingga akhir tahun.
