Bisnis.com, LOMBOK — Undang-undang pajak dan belanja terbaru yang ditandatangani Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump diperkirakan akan menambah defisit anggaran negara sebesar US$3,4 triliun dalam satu dekade ke depan, sekaligus membuat jutaan warga kehilangan akses terhadap asuransi kesehatan.
Perkiraan tersebut disampaikan oleh Congressional Budget Office (CBO), lembaga independen non-partisan, dalam laporan resmi yang dirilis pada Senin (21/7/2025) waktu setempat.
Melansir Bloomberg pada Selasa (22/7/2025), laporan itu mencatat, kebijakan baru tersebut akan menurunkan penerimaan negara sebesar US$4,5 triliun dan mengurangi belanja pemerintah sebesar US$1,1 triliun hingga 2034 dibandingkan dengan baseline hukum saat ini.
Analisis tersebut belum memperhitungkan efek dinamis seperti dampak terhadap pertumbuhan ekonomi atau suku bunga dari berbagai ketentuan dalam undang-undang tersebut.
UU bertajuk “One Big Beautiful Bill” ini ditandatangani Trump pada 4 Juli 2025, setelah melalui negosiasi panjang dengan Partai Republik di Kongres. Undang-undang ini mencakup sejumlah prioritas ekonomi Trump, termasuk mempermanenkan pemotongan pajak penghasilan yang pertama kali diberlakukan pada 2017, memperpanjang insentif pajak bagi bisnis, mencabut batas pengurangan pajak negara bagian dan lokal, serta membebaskan pajak atas tip dan lembur secara sementara.
Sejumlah ekonom dan pelaku pasar memperingatkan bahwa kebijakan ini dapat memperlebar defisit anggaran AS—yang saat ini sudah cukup besar secara historis—dan mendorong kenaikan biaya pinjaman serta inflasi. Namun, pemerintahan Trump mengklaim bahwa lonjakan penerimaan dari tarif impor yang diberlakukan sepanjang tahun ini akan membantu menutup kekurangan tersebut.
Baca Juga
Sebagai bagian dari upaya penghematan, undang-undang tersebut juga mencakup pemangkasan belanja, termasuk terhadap Medicaid, program asuransi kesehatan untuk warga berpenghasilan rendah.
10 Juta Orang Kehilangan Asuransi Kesehatan
Mulai akhir 2026, pemerintah akan memberlakukan syarat kerja bagi penerima Medicaid yang berusia di bawah 65 tahun. Selain itu, undang-undang ini juga membatasi kemampuan negara bagian dalam memungut pajak dari penyedia layanan kesehatan guna mendanai Medicaid.
CBO memperkirakan, ketentuan ini akan menyebabkan 10 juta warga AS kehilangan perlindungan asuransi kesehatan pada 2034.
Ancaman hilangnya asuransi ini muncul di tengah lonjakan harga barang akibat tarif impor, yang telah meningkatkan beban ekonomi bagi rumah tangga berpenghasilan rendah.
Data inflasi bulan Juni menunjukkan adanya tekanan harga yang berkaitan dengan tarif, dan para ekonom memperkirakan harga akan terus naik sepanjang musim panas, terutama berdampak pada kelompok yang mengalokasikan proporsi pendapatan lebih besar untuk kebutuhan pokok seperti makanan.
Atas permintaan Senator dari Partai Republik, CBO juga melakukan simulasi dampak UU ini dengan menggunakan baseline kebijakan saat ini. Berdasarkan pendekatan tersebut, defisit justru akan turun US$366 miliar dalam satu dekade, dengan penurunan penerimaan sebesar US$849 miliar—atau hanya sekitar seperlima dari estimasi penurunan dalam skenario konvensional.
Perbedaan ini disebabkan oleh perlakuan akuntansi yang mengasumsikan bahwa perpanjangan pemotongan pajak tahun 2017 tidak menimbulkan biaya fiskal.
