Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat buaran energi baru terbarukan (EBT) mencapai 15,2 gigawatt (GW) per semester I/2025. Angka tersebut baru mencapai 14,5% dari total pembangkit nasional yang mencapai 105 GW.
"Kapasitas terpasang EBT 2025 sudah sekitar 15,2 GW," ucap Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (11/8/2025).
Kementerian ESDM juga mencatat penambahan kapasitas terpasang EBT pada semester I/2025 mencapai 876,5 megawatt (MW). Angka ini naik 15% dibanding penambahan kapasitas EBT untuk keseluruhan 2024 yang sebesar 761,9 MW.
Bahlil juga mencatat terdapat 876,5 MW pembangkit EBT yang sudah memasuki tahap Commercial Operation Date (COD), atau tanggal mulai beroperasi secara komersial pada semester I/2025.
Perinciannya, angka itu terdiri dari pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) sebesar 105,2 MW. Ini mencakup PLTP Lumut Balai, PLTP Ijen, dan PLTP Gunung Salak.
Lalu, pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Merangin (Jambi) sebesar 492 MW. Kemudian, pembangkit listrik tenaga minihidro (PLTM) sebesar 8,2 MW, ini mencakup PLTM Merangin (Jambi) dan PLTM Hanzy (bengkulu).
Selanjutnya, pembabgkit listrik tenaga surya (PLTS) sebesar 233,3 MW yang tersebar di seluruh Indonesia. Berikutnya, pembangkit listrik tenaga biomassa (PLTBm) sebesar 37,8 MW. Ini terdiri dari PLTMb yang tersebar di Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Sumatra Utara, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tengah.
Lebih lanjut, Kementerian ESDM mencatat total kapasitas pembangkit mencapai 105 GW per semester I/2025. Angka ini naik dibanding 2024 yang mencapai 100,6 GW.
Sementara itu, realisasi konsumsi listrik per kapita telah mencapai 1.448 kWh per semester I/2025. Realisasi itu baru mencapai 98,9% dari target 1.464 kW tahun ini.
Adapun berdasarkan catatan Kementerian ESDM, Indonesia memiliki potensi EBT mulai dari energi surya, bayu, hidro, bioenergi, panas bumi, dan juga laut total mencapai 3.686 GW.
Sementara itu, dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2025-2034, total penambahan kapasitas pembangkit baru ditargetkan sebesar 69,5 GW. Dari jumlah tersebut, porsi EBT mencapai 42,6 GW.
Baca Juga
Dalam kesempatan terpisah, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan, pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah konkret guna mendukung tercapainya target tersebut.
Untuk subsektor panas bumi, Eniya menyebut pihaknya telah memangkas waktu proses perizinan, khususnya untuk pengajuan izin survei wilayah kerja panas bumi (WKP). Jika sebelumnya proses ini memakan waktu hingga 1,5 tahun, kini bisa diselesaikan hanya dalam 7 hari melalui mekanisme Service Level Agreement (SLA).
“Nah, izin panas bumi sudah kita revisi. Saat ini, izin survei panas bumi bisa keluar dalam waktu 7 hari. Setelah itu, pengembang dapat langsung melakukan survei, dilanjutkan eksplorasi hingga akhirnya masuk ke tahap pembangunan pembangkit,” kata Eniya dikutip dari keterangan resmi beberapa waktu lalu.
Selain itu, pihaknya juga tengah menyiapkan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2017 tentang Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung. Tujuannya, kata Eniya, menciptakan iklim investasi yang lebih menarik, termasuk mendorong tingkat pengembalian investasi atau IRR (internal rate of return) di atas 10%, mengingat tingginya biaya investasi di sektor ini.
Di samping itu, pihaknya juga akan membahas isu strategis lainnya bersama Kementerian Keuangan, seperti insentif, pajak pertambahan nilai (PPN), tingkat komponen dalam negeri (TKDN), serta mekanisme sistem lelang WKP.
Untuk sub sektor energi surya, pemerintah menargetkan pengembangan PLTS atap, PLTS skala besar, dan PLTS terapung dengan total kapasitas mencapai 17 GW. Menurut Eniya, target ini sejalan dengan pertumbuhan industri modul surya nasional yang saat ini mencakup 25 pabrikan dengan kapasitas produksi 4,8 GW per tahun.
“Target 17 GW membuka potensi pasar yang besar bagi produk dalam negeri. Apalagi kita juga sudah menjalin kerja sama dengan Singapura, yang membuka peluang ekspor di luar RUPTL. Hal ini memberi kepastian bagi investor bahwa ekosistem industri PLTS nasional sudah mulai terbentuk,” kata Eniya.
Untuk energi air, pemerintah akan mengoptimalkan potensi sumber daya air di wilayah tertentu dan menjalin kolaborasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam pengembangan pembangkit listrik tenaga air (PLTA/PLTM) di waduk.
Sementara itu, potensi energi angin juga menjadi perhatian. Eniya menuturkan, meski saat ini Indonesia baru memiliki dua pembangkit tenaga angin di Sidrap dan Jeneponto, potensi nasional mencapai 7,2 GW dan akan terus diupayakan pemanfaatannya melalui proyek-proyek baru di kawasan timur Indonesia.
Tak hanya itu, potensi bioenergi dan nuklir juga tidak luput dari perhatian.
“Terdapat potensi sebesar 900 MW, sementara untuk sumber daya lain seperti nuklir sebagai pembangkit base load, tersedia potensi awal sekitar 500 megawatt,” pungkas Eniya.
