Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menganggarkan Rp164,4 triliun untuk ketahanan pangan pada 2026. Anggaran ini naik 5,9% dibandingkan anggaran tahun ini yang dipatok mencapai Rp155,2 triliun.
Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026 di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak), Jumat (15/8/2025).
“Anggaran ketahanan pangan yang tadi disebutkan Bapak Presiden Rp164,4 triliun ini kalau kita bagi berdasarkan sisi produksi termasuk petani, alsintan [alat dan mesin pertanian], dan bendungan irigasi ada Rp114 triliun sendiri ini untuk mendukung sisi produksi,” ujarnya.
Sri Mulyani menjelaskan secara terperinci bahwa senilai Rp29,9 triliun di antaranya akan digunakan untuk distribusi dan cadangan pangan yang diperuntukkan bagi jalan usaha tani 103 km, sarana dan prasarana di pelabuhan perikanan, dan cadangan pangan melalui Bulog untuk beras dan gabah 3 juta ton senilai Rp22,7 triliun.
Pemanfaatan Rp114,1 triliun untuk produksi, antara lain subsidi pupuk sebanyak 9,62 juta ton atau senilai Rp46,9 triliun, program cetak sawah dan optimasi lahan 550.000 senilai Rp19,7 triliun, dan bantuan alsintan pra panen tanaman pangan sebanyak 37.000 unit.
Selain itu, akan dimanfaatkan untuk bendungan 15 unit dan irigasi 104.000 hektare senilai Rp12 triliun. Kemudian pengembangan kawasan padi 2,1 juta ha, bantuan benih indukan 63,4 juta ekor dan alat penangkap ikan sebanyak 70 unit.
Baca Juga
Penggenjotan produksi juga akan dilakukan dengan 250 Kampung Nelayan Merah Putih dan Pergaraman Nasional 1.000 hektare senilai Rp6,6 triliun. Sementara itu, DAK dan Dana Desa Ketahanan Pangan dialokasikan senilai Rp12,2 triliun.
Untuk mendorong sisi konsumsi, Sri Mulyani mengalokasikan anggaran senilai Rp6,4 triliun untuk bantuan kerawanan pangan untuk 64.800 orang, gerakan pangan murah untuk 39 kelompok masyarakat, dan persiapan stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) senilai Rp5,8 triliun.
Untuk diketahui, anggaran ketahanan pangan pada tahun ini dialokasikan senilai Rp144,6 triliun dengan outlook akhir tahun mencapai Rp155,2 triliun.
Dengan pagu awal tahun ini saja, anggaran ketahanan pangan telah melonjak 26,6% year on year (yoy). Artinya, kenaikan anggaran untuk tahun depan tidak setinggi tahun ini.
Ketahanan pangan menjadi salah satu cita-cita Prabowo. Sebelumnya, dalam pidato RAPBN dan Nota Keuangan 2026, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia akan memastikan cadangan pangan mencukupi, khususnya beras.
“Tidak ada negara yang kuat, yang tidak mampu memproduksi pangannya sendiri,” tegasnya.
Oleh karena itu, Prabowo menegaskan dalam pemerintahan yang dirinya pimpin bekerja keras untuk memutus ketergantungan impor beras dengan membuka jutaan hektar sawah baru. Misalnya, di Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sumatra, Papua, dan daerah lainnya.
Selain itu, pemerintahannya juga mendorong produksi pangan di desa dengan memotong birokrasi penyaluran pupuk. Di mana penyaluran dilakukan dari pabrik langsung ke petani, serta memberikan bantuan alat pertanian kepada petani.
