Bisnis.com, JAKARTA — Program pembangunan infrastruktur dasar seperti konektivitas menjadi sorotan usai tak masuk ke dalam delapan prioritas pembangunan Presiden Prabowo Subianto Tahun Anggaran (TA) 2026.
Mengacu pada Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN TA 2026 ditetapkan bahwa pemerintah hanya akan membangun jalan bebas hambatan atau jalan tol baru sepanjang 28,19 kilometer (km) pada 2026.
Tak hanya itu, pemerintah juga akan melaksanakan pembangunan jalan nasional sepanjang 194,75 km, preservasi jalan nasional sepanjang 1.507,08 km, dan pembangunan jembatan sepanjang 3.954,74 meter.
Kemudian, infrastruktur dasar yang akan dibangun pada tahun depan mencakup pembangunan flyover/underpass, pengembangan bandara dan pelabuhan hingga pembangunan bendungan on going serta rehabilitasi jaringan irigasi.
Berbeda dengan masa kepemimpinan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi), pada rezim Prabowo, anggaran infrastruktur dilebur ke dalam anggaran fungsi ekonomi yang ditetapkan sebesar Rp820,4 triliun pada RAPBN 2026.
Selain mencakup anggaran infrastruktur, anggaran fungsi ekonomi itu juga mencakup biaya untuk pelaksanaan penyaluran subsidi LPG, penyaluran subsidi bunga KUR hingga penyaluran subsidi BBM tertentu seperti solar.
Baca Juga
"Anggaran fungsi ekonomi dilaksanakan oleh beberapa K/L [kementerian/lembaga] yang mengemban fungsi ekonomi di antaranya Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, Kementerian Komunikasi dan Digital, Otorita Ibu Kota Nusantara, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kehutanan, Kementerian Ketenagakerjaan, serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral," bunyi beleid tersebut, dikutip Senin (18/8/2025).
Dalam buku itu juga dijelaskan, anggaran fungsi ekonomi itu utamanya akan digunakan untuk mendukung agenda pemerintah. Pertama, melanjutkan pembangunan proyek infrastruktur dan kedua, penguatan ketahanan pangan.
Ketiga, anggaran fungsi ekonomi akan digunakan untuk pemberdayaan ketahanan energi. Keempat optimalisasi pemanfaatan TIK dan kelima bantuan subsidi kepada MBR, UMKM, petani, dan nelayan dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing.
Sebelumnya, Wakil Menteri (Wamen) Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti memang mengakui bahwa anggaran infrastruktur pada era Presiden Prabowo Subianto tidak akan berdiri sendiri.
Dia menjelaskan, pada periode ini pos infrastruktur dialokasikan untuk mendukung program prioritas seperti swasembada pangan hingga sekolah rakyat.
"[Besaran anggaran infrastruktur] belum ada, berarti nanti menjadi bagian dari apa yang untuk mendukung swasembada pangan, sekolah rakyat, jadi bagian dari situ tidak berdiri sendiri," jelas Diana saat ditemui di Kompleks Parlemen RI, Jumat (15/8/2025).
Khusus di Kementerian PU, tambah Diana, pihaknya akan fokus pada pengembangan daerah irigasi (DI), penyelesaian pembangunan bendungan hingga sekolah rakyat pada tahun depan.
Secara terperinci, berikut daftar infrastruktur dasar yang akan dibangun pemerintah pada 2026:
1. Pembangunan Jalan Nasional 194,75 Km
2. Preservasi Jalan Nasional 1.507,08 km
3. Pembangunan Jalan Tol 28,19 Km
4. Pembangunan Jembatan sepanjang 3.954,74 meter
5. Pembangunan Flyover/underpass sepanjang 362,71 meter
6. Pengembangan dua unit Bandara
7. Pengembangan Pelabuhan Patimban (proyek I dan II)
8. Pembangunan Bendungan 15 Bendungan on going
9. Pembangunan Jaringan Irigasi 4.000 Ha
10. Rehabilitasi Jaringan Irigasi 100.000 Ha
