Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mengalokasikan belanja subsidi kewajiban pelayanan publik atau Public Service Obligation (PSO) dalam RAPBN 2026 senilai Rp9,01 triliun. Jumlah tersebut terbilang kecil bila dibandingkan dengan total belanja yang mencapai Rp3.786,5 triliun untuk tahun depan.
Kebijakan itu tercantum dalam Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN 2026. Di mana alokasi tersebut tercatat naik sebesar 13,3% atau sekitar Rp1,06 dari 2025 yang direncanakan mencapai Rp7,95 triliun.
Melihat pembagiannya, jatah untuk PT Kereta Api Indonesia (Persero) alias PT KAI tercatat paling jumbo yang mencapai 65,05% dari total jatah PSO secara keseluruhan.
“[Belanja subsidi PSO] KAI senilai Rp5.864,2 miliar [Rp5,86 triliun] untuk mendukung perbaikan kualitas dan inovasi pelayanan kelas ekonomi bagi angkutan kereta api,” tulis pemerintah dalam dokumen tersebut, dikutip pada Senin (18/8/2025).
Perbaikan dan inovasi tersebut mengacu pada transportasi umum antara lain KA ekonomi jarak jauh, KA ekonomi jarak sedang, KA ekonomi jarak dekat, KRD ekonomi, KRL Jabodetabek, dan KRL Yogyakarta.
Selain itu, juga untuk penyelenggaraan sarana dan prasarana LRT Jabodebek untuk 451,5 juta penumpang dengan kebijakan PSO dilaksanakan melalui rencana pemberlakuan tarif khusus kepada para penumpang berkebutuhan khusus (disabilitas) untuk penyelenggaraan LRT Jabodebek.
Baca Juga
Pemerintah dalam rancangan yang akan menjadi acuan belanja tahun depan tersebut menyebutkan bahwa pengembangan potensi dan peningkatan peranan PSO transportasi sebagai penghubung antar wilayah untuk menunjang, mendorong, dan menggerakkan pembangunan nasional guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Pada dasarnya, penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik angkutan kereta api kelas ekonomi bertujuan untuk menyediakan angkutan kereta api pelayanan kelas ekonomi dengan tarif yang terjangkau bagi masyarakat dan menyediakan angkutan kereta api pelayanan kelas ekonomi sesuai dengan standar pelayanan minimum yang telah ditetapkan.
Kemudian subsidi juga diberikan untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi khususnya di wilayah perkotaan sehingga tingkat kemacetan di jalan raya menjadi berkurang dan produktivitas nasional menjadi meningkat dan mengurangi penggunaan BBM sehingga tingkat emisi karbon akibat polusi menjadi berkurang.
Selain KAI, pemerintah juga mengalokasikan Rp2,97 triliun bagi PT Pelni untuk layanan angkutan laut penumpang dengan trayek tetap, teratur, dan terjadwal bagi masyarakat dengan harga yang ekonomis untuk 4,3 juta penumpang.
Perum LKBN Antara juga mendapatkan PSO senilai Rp182,2 miliar yang dimanfaatkan salah satunya untuk antara lain sebagai penyedia informasi publik yang murah, mudah diakses, dan terjangkau, serta melakukan pemerataan informasi melalui televisi, radio, media cetak, dan digital termasuk di wilayah 3T.
Tren Subsidi PSO 2021-2025
Dalam periode tahun 2021-2024, realisasi subsidi PSO mengalami peningkatan rata-rata 12% per tahun dari semula sebesar Rp5,68 triliun pada 2021, menjadi Rp7,97 triliun pada 2024.
Dalam outlook tahun anggaran 2025, subsidi PSO diperkirakan hanya akan mencapai Rp7,95 triliun. Meski tidak capai pagu, belanja pemerintah tersebut tetap meningkat yang didorong oleh peningkatan anggaran subsidi mendukung LRT Jabodebek.
Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk subsidi PSO kepada masyarakat melalui BUMN yang mendapatkan penugasan untuk menjamin pelayanan produk atau jasa yang lebih terjangkau bagi masyarakat.
BUMN yang mendapat penugasan terkait PSO adalah PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), dan Perum Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara.
