Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) buka suara ihwal kebakaran pada sumur minyak ilegal di Dukuh Gendono, Desa Gandu, Kecamatan Bogorejo, Blora, Jawa Tengah pada Minggu (17/8/2025). Peristiwa ini setidaknya merenggut tiga korban jiwa akibat luka bakar serius.
Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia mengatakan, pihaknya prihatin dan berduka atas jatuhnya korban jiwa dalam peristiwa ledakan tersebut. Menurutnya, hal ini menjadi perhatian betapa pentingnya membenahi tata kelola sumur rakyat yang biasa disebut ilegal.
"Ini jadi perhatian kita semua bahwa pentingnya untuk membenahi tata kelola sumur masyarakat dengan baik, yang mengutamakan aspek keselamatan," kata Dwi kepada Bisnis, Senin (18/8/2025).
Untuk mengantisipasi kejadian serupa terulang, Kementerian ESDM telah menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi.
Dalam beleid itu, sumur minyak masyarakat adalah sumur yang dikelola oleh badan usaha milik daerah (BUMD), koperasi, atau UMKM. Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) pun dapat bekerja sama dalam mengelola sumur rakyat tersebut.
Menurut Dwi, dalam belied itu pihaknya juga mengatur antisipasi kecelakaan kerja. Maklum, banyak di antara sumur masyarakat yang berjalan belum mengindahkan aspek keselamatan.
Baca Juga
"Dalam Permen ini akan ada kerja sama operasi, kerja sama teknologi khususnya untuk sumur masyarakat yang sudah berjalan ini akan diatur tata kelola selama berproduksi dengan perbaikan bertahap sesuai Good Engineering Practices, selama periode empat tahun," jelas Dwi.
Dia pun menekankan bahwa kebijakan tersebut hanya berlaku untuk sumur rakyat yang terlanjur beroperasi. Artinya, sumur rakyat atau sumur ilegal baru tetap dilarang dan harus diberantas.
Dwi juga menegaskan kembali bahwa sumur masyarakat dinaungi di bawah satu BUMD, koperasi dan/atau UMKM dan bekerja sama dengan KKKS.
Lebih lanjut, dia mengatakan BUMD/koperasi/UMKM ini memiliki tanggung jawab perbaikan tata kelola, termasuk lingkungan dan keselamatan. Selain dengan lebih rapinya tata kelola sumur, ke depannya negara juga dapat potensi lifting minyak dan penerimaan.
"Sekali lagi penanganan dilakukan untuk bisa mengurangi risiko-risiko, baik dari aspek keselamatan dan kelestarian lingkungan. Kami juga meminta agar pemerintah provinsi segera merampungkan inventarisir sumur masyarakat," ucap Dwi.
Sebelumnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Blora, Jawa Tengah mencatat hingga Senin (18/8/2025) siang, tiga warga meninggal dunia akibat luka bakar serius dalam kebakaran pada sumur masyarakat di Blora tersebut.
Kepala Pelaksana BPBD Blora Mulyowati menyebutkan tiga korban meninggal dunia adalah Tanek (60), perempuan, warga RT 01 RW 02 Desa Gandu; Sureni (52), perempuan, warga RT 04 RW 01 Dukuh Gendono; dan Wasini (50), perempuan, warga RT 02 RW 01 Dusun Bendono.
Selain itu, dua korban lain masih menjalani perawatan intensif di RSUD dr. Sardjito Yogyakarta, yakni Yeti (30) dan AB (2), keduanya warga Desa Gandu.
Dia menjelaskan kebakaran dipicu blow out pada sumur minyak masyarakat. Ledakan disertai semburan gas menyebabkan kobaran api sulit dikendalikan.
“Api cukup besar dengan tekanan gas tinggi sehingga tidak bisa ditangani sendiri. Kami sudah berkoordinasi dengan Pertamina HSSE dan Badan Pengelola Energi (BPE),” ungkapnya.
Hingga Senin siang, tim gabungan masih berjibaku di lokasi untuk melakukan pemadaman, pembuatan tanggul, serta suplai air guna mencegah meluasnya kobaran api.
“Selain fokus pada pemadaman, kami juga terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk langkah tindak lanjut,” jelasnya.
Insiden kebakaran itu juga memaksa 50 kepala keluarga (KK) mengungsi ke rumah kerabat. Tidak hanya manusia, hewan ternak pun turut terdampak.
Sebanyak enam ekor sapi dan tiga ekor kambing berhasil diselamatkan. Namun, satu sapi dan dua kambing dilaporkan mati terbakar.
