JAKARTA: Meskipun kontrak Blok Siak, Riau yang dikelola oleh PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) segera berakhir, pemerintah belum tentu memutuskannya tahun ini.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Edy Hermantoro mengatakan kelanjutan kontrak Blok Siak masih dalam proses. Belum bisa memutuskan, apakah Blok Siak akan diperpanjangan oleh CPI atau tidak.
Menurutnya, bila kelanjutan Blok Siak belum bisa ditentukan tahun ini, untuk sementara Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) pengelola Blok Siak, yakni CPI yang melanjutkan terlebih dahulu.
“Itu kan kontrak habis November 2013, kalau belum selesai ya nanti ada klausul untuk sementara yang eksisting (CPI) biar menyelesaikan dahulu setahun, kan tidak apa-apa,” kata Edy seusai acara Pelaksanaan UU dan Peraturan Pelestarian Lingkungan pada Area Eksplorasi dan Eksploitasi Sumber Daya Alam Indonesia, Selasa (5/2).
Di sisi lain, pihak CPI telah memasukkan proposal ke Kementerian ESDM untuk bisa memperpanjang operasi di Blok Siak sejak 2011. Begitu juga sejumlah kontraktor minyak nasional dan perusahaan daerah juga dikabarkan berminat mengelola blok itu.
Pemerintah dikabarkan juga berkomitmen untuk membuka kesempatan seluasluasnya bagi kontraktor minyak nasional maupun dari daerah untuk ikut mengelola Blok Siak. “Silakan kalau berminat,” lanjutnya.
Vice President Policy Government and Public Affairs CPI Yanto Sianipar mengatakan meskipun belum ada kepastian mengenai kelanjutan kontrak Blok Siak, pihaknya akan terus melanjutkan investasi. Namun sayang, pihaknya enggan merinci besaran investasi tersebut.
“Untuk investasi, kita akan tetap jalankan sesuai komitmen dlam rencana kerja WP&B,” ujarnya.
Yang pasti, lanjut Yanto, CPI siap untuk melanjutkan perpanjangan kontrak Blok Siak. Pihaknya berharap, pemerintah bisa memutuskannya sebelum November 2013. (bas)(Foto:brecorder.com)
KONTRAK BLOK SIAK: Pemerintah Belum Putuskan Nasib CPI
JAKARTA: Meskipun kontrak Blok Siak, Riau yang dikelola oleh PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) segera berakhir, pemerintah belum tentu memutuskannya tahun ini.Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Edy Hermantoro
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Konten Premium
Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.
2 jam yang lalu