PEMBIAYAAN INVESTASI: G-20 Kaji Pembentukan Infrastructure Fund

BISNIS.COM, JAKARTA--Negara-negara berkembang yang tergabung dalam forum G-20 akan mendorong alternatif pembiayaan infrastruktur terutama dalam bentuk Infrastructure Fund yang akan melibatkan dana pemerintah dan swasta.

Plt. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro mengatakan Indonesia dan Jerman selaku co-chair telah meluncurkan study group financing for Investment (SF-IF) negara-negara G-20 pada pekan lalu.

"Saya bersama Deputi Menkeu Jerman me-launching berjalannya study group ini. Kita sedang memfinalisasi term of references (TOR) apa yang mau dilakukan. Targetnya nanti September pas leader summit G-20 kita sudah laporkan hasilnya," katanya di Kemenkeu, Selasa (19/03).

Study group G-20 akan berkolaborasi dengan Bank Dunia, OECD, IMF, FSB, UN, UNCTAD dan beberapa organisasi internasional lainnya untuk menentukan arah pembahasan dan pembiayaan infrastruktur ke depan.

Bambang memaparkan study group tersebut mencakup dua pendekatan, yakni pendekatan negara-negara maju dan pendekatan negara-negara berkembang.

Pendekatan negara-negara maju, imbuhnya, terkait dengan pembiayaan investasi secara umum. Pendekatan yang pembahasannya dipimpin oleh Jerman ini a.l. akan berfokus pada perbaikan pasar modal dan mendorong akses ke sumber-sumber keuangan.

Adapun pendekatan negara-negara berkembang berkaitan dengan pembiayaan investasi di sektor infrastruktur.

"Nah kalau kita karena kita punya kebutuhan khusus di infrastruktur bersama negara emerging lainnya, maka kita akan mendorong alternatif financing untuk infrastruktur terutama dalam bentuk infrastructure fund yang tidak hanya melibatkan public money tapi juga private money, seperti seperti dana pensiun, sovereign wealth fund, dan asuransi," papar Bambang.

Namun Bambang belum dapat memastikan apakah model pembentukan infrastructure fund akan benar-benar diadopsi oleh forum G-20.

"Tidak tahu, karena targetnya tahun ini hanya menyelesaikan framework dan tidak sampai ke eksekusi. Kalau eksekusi mungkin di 2014," tuturnya.

Seperti diberitakan Bisnis, Kepala bidang Forum G-20 BKF Kemenkeu Syurkani sebelumnya mengatakan pembahasan model pendanaan infrastruktur negara-negara berkembang akan menjadi prioritas utama pemerintah Indonesia dalam pertemuan puncak negara G-20 di Moskow, September 2013.

"Pemerintah juga mendukung reformasi keuangan global agar lebih memudahkan negara berkembang dalam mendapatkan kredit untuk membiayai proyek infrastruktur dalam negeri," ujarnya.