.jpg)
BISNIS.COM, JAKARTA--Pihak swasta harus dilibatkan untuk mendanai pembangunan kilang agar dapat menghasilkan bahan bakar minyak (BBM) dan aromatik sebagai produk akhirnya, sehingga menghasilkan margin yang lebih besar.
Edi Hermantoro, Dirjen Migas Kementerian ESDM mengatakan jika kilang dapat menghasilkan BBM dan aromatik, maka margin yang dihasilkan akan lebih besar. Karenanya, pihak swasta perlu dilibatkan oleh pemerintah untuk mendanai pembangunan proyek kilang di dalam negeri.
“Irak kan memasok minyak mentah, bisa saja nanti joint investment dengan Irak di kilang. Jadi kerja sama yang dijalin menggunakan skema pemerintah-swasta,” katanya hari ini, Senin (22/4/2013).
Saat ini sendiri, Pertamina tengah mengerjakan pembangunan kilang bersama Kuwait Petroleum Company dan Saudi Aramco Asia Company Ltd. Akan tetapi, pembangunan kilang yang dikerjakan bersama Kuwait Petroleum Company masih terkendala insentif yang belum disetujui oleh Kementerian Keuangan. Sementara kilang yang dibangun bersama Saudi Aramco masih menunggu hasil studi pasar.
Edi mengungkapkan dalam pembangunan kilang itu, salah satu insentif fiskal yang asih sulit untuk disetujui Kementerian Keuangan adalah pembebasan bea masuk dan pajak 20 tahun. Pasalnya, Kementerian Keuangan menganggap usulan tersebut menyebabkan negara kehilangan potensi penerimaan yang terlalu banyak.
Kedua kilang yang sedang dikerjakan itu akan memiliki kapasitas masing-masing 300 barel per hari. Proyek yang masing-masing menelan investasi sebesar US$9 miliar itu diproyeksikan akan rampung pada 2018.
Sementara untuk kilang yang dibangun dengan pendanaan dari APBN, terjadi perubahan dari yang semula ditargetkan tahun ini sampai tahap rekayasa dasar menjadi penyelesaian studi kelayakan. Akibatnya, pemerintah harus mengubah anggarannya dari yang semula Rp250 miliar menjadi Rp17 miliar.
Perubahan rencana itu, lanjut Edi, disebabkan produk kilang yang diinginkan berubah, karena kilang akan didesain menghasilkan BBM dan produk aromatik. Akan tetapi, pemerintah masih menunggu hasil studi kelayakan untuk menentukan apakah kilang tersebut benar-benar akan dibangun untuk menghasilkan produk aromatik.
Menurutnya, studi kelayakan yang dikerjakan saat ini akan memuat jenis produk yang mungkin dihasilkan, bersamaan dengan rekomendasi tentang lokasi, teknologi dan keekonomian proyek itu.
Setelah studi kelayakan selesai, maka pemerintah akan menugaskan Pertamina untuk melakukan pembangunan kilang itu. Selain itu, pemerintah juga akan membentuk satuan tugas yang bertanggungjawab dalam proses pembangunannya.
Untuk tahapannya sendiri, setelah studi kelayakan selesai dikerjakan, Pertamina akan membuat desain rinci atau FEED (front end engineering design). Pemerintah sendiri sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp90 triliun melalui mekanisme tahun jamak untuk membiayai perencanaan dasar, FEED, hingga keputusan akhir investasi. Setelah proses tersebut selesai, maka perseroan akan melanjutkan dengan proses tender paket rekayasa, pengadaan dan konstruksi atau EPC (engineering, procurement and construction).
Pertamina hingga kini telah memiliki enam kilang yang mengolah 1.031 juta barel minyak mentah per hari. Keenam kilang tersebut adalah Kilang Dumai, Riau dengan kapasitas 170.000 bph, Kilang Plaju, Sumatera Selatan sebesar 118.000 bph, Kilang Cilacap, Jawa Tengah sebesar 348.000 bph, Kilang Balikpapan, Kalimantan Timur sebesar 260.000 bph, Kilang Balongan, Jawa Barat sebesar 125.000 bph, dan Kilang Kasim, Papua Barat sebesar 10.000 bph.
