BISNIS.COM, JAKARTA--Wakil Presiden Boediono menilai ada lima poin penting yang harus diwaspadai daerah untuk mengantisipasi tingginya tingkat inflasi.
Tujuannya untuk menjaga kestabilan harga, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Lima poin itu, diimbau Wapres agar segera diantisipasi oleh pemerintah daerah dan kepala derah, juga tim pengendali inflasi daerah (TPID) di seluruh Indonesia.
Pertama, meningkatkan fungsi TPID menjadi lebih efektif. Dengan menginstropeksi atau mengevaluasi kinerjanya. Mulai dari format organisasi, agenda yang dilaksanakan, monitoring dan follow up kegiatan.
Kedua, masalah logistik, terutama di bidang logistik pangan. Baik dari sisi infrastruktur, dan juga aturan pendukung kelancaran arus logistik tersebut.
"Saya harap ada identifikasi, aturan-aturan mana saja, baik di daerah atau di pusat yang menghambat. Dan dicari solusi penanggulangannya," ujar Wapres dalam pembukaan Rakornas IV TPID, Rabu (8/9/2015).
Ketiga, masalah iklim usaha dan investasi. Bukan hanya yang bersifat jangka pendek tetapi juga jangka panjang. Karena itu, pimpinan daerah juga harus menelaah faktor-faktor yang dapat memengaruhi dan menghambat inflasi tersebut.
Keempat, yakni masalah ketahanan pangan, yang menjadi komoditi utama yang memengaruhi inflasi. Juga komoditi lainnya yang memengaruhi kelompok masyarakat miskin.
Kelima, terkait sistem respon daerah terhadap bencana, terutama dengan terjadinya perubahan iklim saat ini. Karena, lanjutnya, adanya bencana akan cukup besar memengaruhi kestabilitasan inflasi daerah.
Wapres juga mengapresiasi berkembangnya jumlah TPID yang terbentuk di seluruh Indonesia. Dia menyebutkan saat ini setidaknya sudah ada 50 kota dari 66 kota yang masuk basis penghitungan inflasi, telah memiliki TPID.
"Padahal, pembentukan TPID, ketika saya masih menjadi Gubernur berupa rencana eksperimen di beberapa daerah untuk dibentuk tim antara BI dengan pemda, untuk pengendalian harga. Jumlahnya belum banyak, dan format belum baku. Tapi sudah menjadi institusi baku sebagai perangkat kebijakan ekonomi nasional," tambahnya.
Dia juga menyatakan upaya pengendalian inflasi itu, harus menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, daerah, dan juga masyarakat. (ra)
