ENERGI TERBARUKAN: Enel Siap Kerja Sama dengan PLN

BISNIS.COM, JAKARTA - Perusahaan Listrik Italia Enel menyatakan sedang menggodok proposal untuk bekerja sama dengan Indonesia melalui PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk memaksimalkan energi terbarukan dan menjalankan program smart grid.

Head of Asia and Oceania Development Fransesco Marini mengatakan pihaknya melihat potensi besar yang ada di Indonesia  dalam hal pembangkit listrik dari energi terbarukan. Oleh karena itu, Enel bersedia merancang proposal investasi di Indonesia untuk penyediaan teknologi.

"Enel dan PT PLN diharapkan menjalin kerja sama untuk melakukan program efisiensi listrik di Indonesia. Kami telah mengajukan ini ke kementerian dan kami akan berkomitmen mengerjakannya," ujar Marini di Jakarta, Rabu (5/6/2013).

Enel menawarkan sistem smart grid yaitu interkoneksi jaringan listrik. Sistem ini dapat mengatur penggunaan listrik sehingga konsumen listrik dapat mengetahui berapa besar listrik yang mereka inginkan. Jaringan ini diharapkan tersambung dengan pembangkit listrik dari energi terbarukan.

Smart grid merupakan jaringan interkoneksi yang terhubung melalui sistem komputerisasi. Direktur Utama PT PLN Nur Pamudji mengatakan pihaknya sebenarnya telah membentuk tim untuk mengkaji sistem smart grid di Indonesia. Namun, ada beberapa aspek yang harus dipenuhi. Terutama dalam aspek respon konsumen.

"Jika di Amerika dan Eropa, keadaan listrik mereka tidak menerapkan tarfi flat seperti di sini. Sehingga penggunaan smart grid akan terasa. Sistem tersebut tidak akan berkembangan jika harga listrik masih murah," ujarnya.

Anggota Dewan Energi Nasional Herman Darnel Ibrahim mengatakan sistem smart grid merupakan sistem dengan harga yang cukup mahal. Hal ini karena adanya komputerisasi. Akses tersebut belum sepenuhnya dapat dijangkau oleh masyarakat yang lebih luas.

Terkait dengan kebijakan energi, efisiensi menjadi pekerjaan rumah yang harus dilakukan oleh PT PLN saat usulan perseroan tersebut mengenai margin usaha 7% disetujui oleh DPR Senin (4/6/2013) lalu. Dalam persyaratan pemenuhanya, Badan Usaha Milik Negara tersebut diminta untuk mempercepat penggunaan energi terbarukan seperti geothermal atau panas bumi, air, maupun memaksimalkan penggunaan energy mix dari pembangkit listrik tenaga uap untuk mengurangi penggunaan bahan bakar minyak.