Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkap hingga saat ini terdapat 1,28 juta rumah tangga yang masih belum mendapat akses listrik.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana merinci 1,28 juta rumah tangga yang belum terfasilitasi listrik itu tersebar di 10.068 lokasi di seluruh Indonesia. Di mana umumnya berada di wilayah terpencil.
"Dari sisi akses, kita memang secara wilayah kan demikian besar. Secara tantangan juga demikian besar karena banyak lokasi-lokasi di wilayah-wilayah yang terpencil," jelasnya saat ditemui di Balai Kartini, Minggu (24/8/2025).
Dadan merinci, secara mayoritas sebaran masyarakat yang belum teraliri listrik itu berada di wilayah Indonesia Timur. Di mana, Program Ketahanan Energi yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto dirumuskan untuk mengatasi persoalan tersebut.
Dia menambahkan, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah bakal menyelesaikan persoalan pasokan aliran listrik di wilayah terpencil dalam kurun waktu lima tahun ke depan.
"Pak Presiden dalam beberapa kesempatan sering menyampaikan bahwa dalam kepemimpinan beliau ini semuanya harus tuntas jadi dalam 5 tahun ke depan kami di Kementerian ESDM yang diminta untuk menyelesaikan sisa yang belum terlistrik tersebut," tambahnya.
Baca Juga
Berdasarkan paparan yang disampaikan, pemerintah bakal memasok listrik ke wilayah terpencil yang menyasar 1,28 juta rumah tangga lewat program Listrik Desa (Lisdes) periode 2025 - 2029.
Perinciannya, sebesar 783.000 masyarakat akan diberikan akses listrik lewat program Pembangunan dan 503.000 rumah tangga lewat Bantuan Sambungan Listrik (BPBL).
"Jadi kita akan mulai dari tahun ini untuk 1,287 juta calon pelanggan [yang belum teraliri Listrik]," tandasnya.
Adapun sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menetapkan ketahanan energi menjadi program prioritas yang akan digarap pemerintah tahun depan. Di mana, pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp402,4 triliun untuk ketahanan energi nasional dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.
Hal itu dia sampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-1 Tahun Sidang 2025/2026 dan Penyampaian RAPBN Tahun Anggaran 2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (15/8/2025).
Prabowo mengatakan, dukungan fiskal itu bakal disalurkan lewat subsidi energi, insentif perpajakan, pengembangan energi baru terbarukan (EBT), hingga penyediaan listrik desa.
"Secara keseluruhan pada 2026 dukungan fiskal pemerintah yaitu Rp402,4 triliun untuk ketahanan energi," ucap Prabowo.
Dia menuturkan, untuk memperkuat ketahanan energi, pemerintah akan mendorong produksi minyak dan gas bumi (migas). Selain itu, harga energi juga tetap dijaga sambil melakukan transisi menuju EBT.
Prabowo juga mengingatkan bahwa subsidi energi harus adil dan tepat sasaran. Dia tak akan membiarkan subsidi dinikmati oleh golongan mampu.
