JAKARTA-Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) meminta Satuan Kerja Khusus Pelaksana Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengalokasikan seluruh gas dari Blok Bontang dan Indonesia Deepwater Development (IDD) yang belum terjual dialokasikan untuk domestik melalui Pipa Kalimantan-Jawa (Kalija) Tahap II.
Qoyum Tjandranegara, Anggota Komite BPH Migas mengatakan mulai minggu depan pihaknya akan melakukan pertemuan dengan SKK Migas agar mengalokasikan gas untuk Pipa Kalija Tahap II Bontang-Kepodang. Dengan begitu, proses pembangunan pipa tersebut dapat dimulai 2014 mendatang.
“Kami akan minta supaya gas yang dekat Bontang dan belum ada yang beli disalurkan seluruhnya untuk kebutuhan domestik melalui pipa. Yang paling mungkin itu kan dari IDD yang sekarang digarap Chevron,” katanya di Jakarta, Selasa (2/7/2013).
Qoyum mengungkapkan harga penyaluran gas melalui pipa lebih murah sekitar US$3,5 hingga US$4 per MMBTU dibandingkan dengan menggunakan kargo liquefied natural gas (LNG).
Apalagi, PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, PT Pertamina Gas dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) telah menyatakan siap untuk menyerap seluruh gas tersebut.
Jika perundingan tersebut berjalan lancar, dia menargetkan pembangunan pipa tersebut akan rampung pada akhir 2016. Saat ini, PT Bakrie & Brother Tbk masih menunggu kepastian gas untuk Pipa Kalija Tahap I, sehingga belum melakukan pembangunan.
Sementara pembangunan Pipa Kalija Tahap II Kepodang-Tambak Lorok menurutnya masih sesuai target dan rencana yang telah ditentukan saat ini. Hingga kini, kemajuan pembangunannya masih sekitar 3,04% atau masih dalam tahap pengadaan.
“Akhir tahun nanti kami targetkan progresnya sebesar 21,89% atau sudah masuk tahap long lid item [pengadaan alat yang harus dipesan terlebih dahulu], seperti pemesanan pipa dan kompresor, penunjukkan manajemen konsultan dan pengerjaan EPC [engineering, procurement and construction],” ungkapnya.
Masalah perizinan, lanjut Qoyum, memang sempat menjadi penghambat dalam pelaksanaan proyek itu. Pasalnya, kontraktor sebelumnya harus menyelesaikan 78 izin dan rekomendasi yang kemudian disederhanakan menjadi 38 izin dalam membangun pipa itu.
PLN sendiri telah menyiapkan skema untuk menggunakan gas dari Area Gundih yang dioperatori PT Pertamina EP sebesar 50 BBTUD. Gas dari wilayah itu nantinya akan dikompresi menjadi compressed natural gas (CNG) yang kemudian penggunaannya terbagi untuk beban puncak dan beban dasar PLTGU Tambak Lorok.
“Dari 50 BBTUD gas yang dijadikan CNG itu, 20 BBTUD diantaranya digunakan untuk beban puncak pembangkit, dan 30 BBTUD sisanya untuk beban dasar di PLTGU Tambak Lorok,” jelasnya.
SKK Migas sendiri sebelumnya telah mengalokasikan gas dari IDD untuk Regasifikasi Arun, Nusantara Regas floating storage regasification unit (FSRU) Lampung, Banten, dan Jawa Barat dalam satuan kargo LNG mulai 2016 mendatang.
Seperti diketahui, tender hak khusus untuk pembangunan ruas pipa Kalija telah dilakukan sejak 2006 dan PT Bakrie & Brothers Tbk keluar sebagai pemenangnya. Pembangunan ruas pipa tersebut dibagi dalam dua tahap, yakin ruas Kepodang Tambak Lorok dan ruas Bontang-Kepodang.
Pipa Kalija Tahap I rencananya akan sepanjang 200 kilometer dan bisa mengangkut gas hingga 200 MMscfd dengan investasi sekitar US$175 juta. Setelah mandek sekitar 7 tahun, Gas Transportation Agreement (GTA) ruas Kepodang-Tambak Lorok ditandatangani dan disepakati akhir 2012 dengan harga gas sebesar US$4,61 per MMBTU, dan toll fee sebesar US$0,37 per MMBTU.
Gas untuk ruas pipa itu akan dipasok oleh Petronas Carigali Muriah Ltd dari Lapangan Kepodang. Pada kuartal IV/2014, pipa tersebut ditargetkan sudah bisa beroperasi.
Sedangkan untuk tahap kedua ruas Bontang-Kepodang sepanjang 1.000 kilometer dan akan mengangkut gas sekitar 700--800 MMscfd. Namun, hingga kini belum dapat diperkirakan berapa pembengkakan investasinya akibat molornya proyek yang hingga bertahun-tahun. (ra)
