Bisnis.com, JAKARTA - Delapan kepengurusan dewan pimpinan wilayah (DPW) dan 2 dewan pimpinan cabang (DPC) Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) mengusung pelaksanaan musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) asosiasi itu untuk mengevaluasi kinerja dan pertanggungjawaban pengurus periode 2011-2016.
Ketua Pelaksana Munaslub APBMI 2013 Romulu Simangungsong mengatakan Munaslub akan dilaksanakan di Semarang Jawa Tengah untuk menyelamatkan roda organsiasi asosiasi yang saat ini ‘mati suri’ sebab kepengurusan DPP APBMI 2011-2016 yang sudah dipercaya pada Munas di Batam beberapa waktu lalu tidak menjalankan roda organisasi dengan baik.
Romulu yang juga Ketua DPW APBMI Jawa Tengah itu juga mengatakan Munaslub dilatarbelakangi tidak aspiratifnya kepengurusan DPP APBMI saat ini terhadap persoalan dan hambatan yang dialami perusahaan bongkar muat anggota aosiasi itu di sejumlah daerah.
Bahkan, kata dia, sudah banyak PBM di daerah kini yang gulung tikar akibat pengurus pusat APBMI tidak pernah melakukan konsolidasi apalagi berusaha melindungi usaha bongkar muat.
“Kami hanya ingin menyelamatkan agar eksistensi APBMI tetap ada, sebab asosiasi usaha bongkar muat ini merupakan wadah yang syah dilindungi undang-undang. Untuk itu kami akan gelar Munaslub di Semarang pada akhir bulan ini, dan kepanitiaan Munaslub juga sudah disusun,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (5/9/2013).
Romulu mengatakan parahnya lagi Ketua Umum APBMI 2011-2016 Bambang Ketut Rachwadi justru lepas tangan saat pengurus APBMI lainnya berjuang terhadap revisi Peraturan Menteri Perhubungan No. 6/2013 tentang Jenis, Struktur dan Golongan Tarif Jasa Kepelabuhanan di Indonesia, yang berpotensi mengkerdilkan peran perusahaan bongkar muat (PBM) yang melakukan kegiatan di seluruh pelabuhan.
