Bisnis.com, JAKARTA-- Kendati Bank Dunia telah menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global 2% dari 3,2% menjadi 3,4%, namun sebagian negara berkembang justru mengalami tekanan akibat pertumbuhan industri di negara-negara majudan adanya capital outflow dari negara berkembang ke negara maju.
"Oleh karena itu, Indonesia memilih memitigasi resiko dengan memperkuat fundamental ekonomi," Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Firmanzah seperti dilansir situs resmi Setkab, Senin (10/2/2014).
Dia menyatakan itu menanggapi instruksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk melakukan tanggap darurat sebagai respon cepat atas kerusakan berbagai infrastruktur di daerah paska bencana di awal 2014 ini.
“Respon cepat kebijakan Pemerintah terus dilakukan tidak hanya pemulihan ekonomi wilayah paska bencana tetapi juga untuk memperkokoh fundamental ekonomi nasional,” paparnya.
Diakui Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi dan Pembangunan itu, sejumlah indikator ekonomi nasional hingga minggu pertama Februari 2014 menunjukkan perkembangan yang positif. Neraca perdagangan Desember 2013 misalnya, surplus 1.52 miliar dollar AS atau tertinggi sejak 2011.
“Surplus ini memberi kekuatan perbaikan neraca transaksi berjalan dan neraca modal,” kata Firmanzah sembari menyebutkan, surplus neraca perdagangan Desember 2013 itu juga telah mendorong peningkatan cadangan devisa dan penguatan nilai tukar rupiah.
Firmanzah juga menyebutkan cadangan devisa hingga akhir Januari 2014 sebesar 100,7 miliar dollar AS atau setara dengan 5-6 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Sementara tekanan nilai tukar rupiah juga semakin menipis dan diharapkan akan terus menguat hingga akhir tahun 2014. Pendapatan per kapita di akhir 2013 meningkat hingga 36.5 juta dari 33.5 juta tahun 2012.
Namun untuk memastikan fundamental ekonomi tetap kokoh, menurut Firmanzah, pemerintah berupaya melakukan rehabilitasi ekonomi paska bencana. Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah itu adalah:
a) Memastikan distribusi pasokan barang kebutuhan pokok secara memadai;
b) Dalam rapat kabinet terbatas, Jumat (7/2/2014), Presiden SBY telah menginstuksikan segera dilakukannya perbaikan sarana dan prasarana jalan yang rusak akibat bencana;
c) Pemerintah meminta bank sentral untuk mereskedul dan memberi keringanan bagi para debitur (masyarakat di lokasi bencana) yang terkena dampak bencana;
d) Mengalokasikan bantuan tunai kepada para petani yang lahannnya rusak akibat bencana hingga Rp 2 juta per hektar;
e). Cadangan BBM baik subsidi dan non subsidi dipastikan dalam status yang memadai.
f) Intervensi pasar oleh Bulog dengan ketersediaan stok kebutuhan pokok di Bulog yang sangat mencukupi.
“Melalui respon kebijakan jangka pendek ini, diharapkan perekonomian wilayah dan nasional dapat terjaga dan bergerak sehinggga semakin memperkokoh fundamental ekonomi nasional,” papar Firmanzah.
