Bisnis.com, JAKARTA— Kalangan industri kecil menengah menyambut baik penataan pelayanan terpadu satu pintu, diharapkan pemerintah daerah langsung menerapkan di tingkat pemerintahannya.
Danang Sasongko, Ketua Asosiasi Penggiat Mainan Edukatif dan Tradisional Indonesia (Apmeti), mengatakan menunggu penelolaan ulang pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) cepat terealisasi sehingga mampu membantu IKM untuk mendapatkan SNI.
Menurutnya, selama ini pemerintah pusat sudah banyak membantu lewat berbagai insentif, tetapi meski demikian berbagai perizinan di tingkat daerah sudah mempersulit.
“Biaya perizinan sangat berpengaruh untuk biaya produksi, IKM itu kan kondisi keuangannya tidak begitu baik. Jadi jika diawal diminta keluar uang untuk perizinan sana-sini tentu berat,” tuturnya saat dihubungi Bisnis.com, Jumat (25/7/2014).
Danang mengungkapkan dengan adanya pengelolaan ulang PTSP ini, industri mainan anak dalam negeri khususnya kalangan IKM akan bergairah untuk bersaing dengan produk impor. Menurutnya, nantinya jika produk mainan China yang tidak mengantongi SNI ditarik dari pasaran, akan ada kekosongan pasar mainan anak sebesar 30%.
“Kekosongan ini harus bisa dimanfaatkan, kita harus memanfaatkan. Berbagai persiapan dikebut, mulai dari perizinan hingga peningkatan produksi,” ujarnya.
Dia menambahkan, selama ini pemerintah pusat selalu terkendala komunikasi dengan pemda akibat otonomi daerah. Menurutnya, otonomi seharusnya semakin mempermudah jalur perizinan kepada pemerintah, tetapi malah menjadi ajang tarik menarik kepentingan.
“Kami sering curhat pada pemerintah pusat mengenai hal ini, tetapi mereka angkat tangan. Semoga tahun ini PTSP benar-benar bisa menjadi solusi,” tambahnya.
