PEMBATASAN BBM BERSUBSIDI: Kebutuhan CPO untuk Bahan Bakar Nabati Bakal Meningkat

Bisnis.com, PEKANBARU - Pembatasan pembelian bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar diyakini dapat menggenjot perdagangan minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) sebagai bahan baku bahan bakar nabati.

Zulher, Kepala Dinas Perkebunan Riau, mengatakan kebijakan yang diambil untuk memangkas kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi itu akan menggairahkan perdagangan CPO di dalam negeri. Pasalnya, selama ini CPO menjadi bahan baku campuran untuk biodiesel.

“Pembatasan konsumsi solar akan menggenjot penggunaan BBN sebagai pengganti solar. Ini tentu akan menguntungkan pelaku industri CPO sebagai bahan bakunya,” katanya di Pekanbaru, Kamis (7/8/2014).

Saat ini sebenarnya sudah ada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 25/2013 yang mewajibkan 10% campuran unsur nabati dalam BBN tahun ini, dan meningkat menjadi 20% pada 2016.

Saat ini sendiri produksi CPO mencapai 30 juta ton per tahun, yang 20 juta ton per tahun diantaranya diekspor.1 juta ton per tahun CPO yang diproduksi di dalam negeri juga dapat diolah menjadi sekitar 20.000 barel biodiesel per hari.

Sebelumnya, PT Pertamina (persero) menyebutkan hanya akan menjual solar pada jam 08.00 hingga 18.00 waktu Indonesia barat di 21 stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang ada di Riau.

Mulai 1 Agustus 2014, lima SPBU di Rokan Hulu akan melaksanakan kebijakan tersebut, kemudian empat SPBU di Indragiri Hilir, masing-masing tiga SPBU di Dumai, Indragiri Hulu, dan Kampar, serta dua SPBU di Kuantan Singingi, dan satu SPBU di Rokan Hilir.

Selain itu, Pertamina juga sudah memetakan Pekanbaru, Pelalawan, dan Kepulauan Meranti sebagai wilayah yang akan terkena pembatasan konsumsi solar pada tahap berikutnya.

Zulher menuturkan kebijakan pembatasan konsumsi solar juga dapat meningkatkan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit. Alasannya, kebijakan tersebut memperluas pasar kelapa sawit di dalam negeri untuk diolah menjadi CPO dan BBN.

“Semakin bergairahnya industri hilir kelapa sawit, seperti untuk sumber energi pengganti BBM akan meningkatkan kembali harga TBS yang sempat jatuh sepanjang semester pertama tahun ini,” ujarnya.

Untuk periode 6-12 Agustus tahun ini sendiri tim penetapan harga TBS mematok harga yang lebih murah dibandingkan periode pekan sebelumnya. Untuk TBS kelapa sawit yang berusia 10 tahun ke atas dipatok Rp1.768,79 per kilogram, lebih rendah Rp44,55 per kilogram dari periode sebelumnya yang mencapai Rp1.813,34 per kilogram.

Penurunan harga tersebut disebabkan melemahnya nilai jual CPO di bursa berjangka Malaysia untuk kontrak hingga Oktober 2014. Saat ini, nilai jual CPO di Malaysia hanya RM2.263 per ton, turun sekitar RM21 per ton dari harga sebelumnya.

Pelemahan nilai jual CPO di Malaysia itu sendiri dipicu oleh turunnya ekspor minyak sawit negara tersebut sepanjang Juli 2014. Intertek Testing Services mencatat ekspor Malaysia pada Juli tahun ini mencapai 1,35 juta ton, anjlok 2,8% dibandingkan dengan bulan sebelumnya.

Secara terpisah, Karya Muslimat, Sekretaris Asosiasi Petani Kelapa Sawit PIR (Aspekpir) Riau, menyebut penurunan harga TBS yang terjadi pekan ini masih wajar. Dia mengingatkan pemerintah harus menjaga harga TBS jangan sampai menyentuh Rp1.500 per kilogram.

“Jika menghitung biaya operasional dan biaya pengolahan, ditambah kebutuhan dasar keluarga, harga ideal TBS itu memang di atas Rp1.500 per kilogram,” ucapnya.

Dia juga meminta pemerintah memperketat pengawasan terhadap perusahaan pengolah buah kelapa sawit, dan menggenjot nilai ekspor CPO, serta produk hilirnya.