Pengembangan Dan Relokasi Industri ke Jabar Terhambat

Bisnis.com, BANDUNG — Asosiasi Pengusaha Indonesia Jawa Barat menilai pengembangan maupun relokasi industri padat karya masih sulit dilakukan secara intensif ke wilayah Jabar timur.

Kondisi ini dipicu persoalan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan ketersediaan sumber daya manusia serta dukungan tata ruang. Selain itu, biaya yang cukup besar membuat investor masih menunda investasi.

Wakil Ketua Apindo Jabar Ari Hendarmin mengungkapkan pengembangan dan relokasi industri padat karya ke kawasan Jabar timur masih belum mampu menyedot investor karena persiapan pemerintah setempat dalam menyiapkan tata ruang serta penyediaan tenaga kerja masih belum matang.

Dia menjelaskan saat ini investor lebih memilih mencari peluang yang termudah daripada yang berbelit-belit.

“Untuk pengembangan industri dan relokasi ke kawasan industri Aerocity Majalengka misalnya masih sebatas wacana, karena investor masih dihadapkan oleh beberapa masalah seperti tata ruang dan lainnya,” katanya kepada Bisnis, Jumat (15/8/2014).

Dia menjelaskan kurang matangnya pemerintah di Jabar yang belum memiliki kepastian skema tata ruang yang dikhawatirkan mereka salah ketika mendirikan industri jika tata ruangnya tidak untuk peruntukannya.

“Salah satunya ada teman kami yang merelokasi industri dari Cianjur ke Garut yang menemui kendala pada akhirnya karena lahan yang digunakan merupakan areal pesawahan paling produktif. Hal ini yang harus dihindari oleh investor,” ujarnya.

Dia mengatakan saat ini banyak industri padat karya lebih baik memilih kawasan Jawa Tengah sebagai alternatif pengembangan industri maupun relokasi.

Menurutnya, pemerintah Jateng lebih terbuka soal investasi serta sudah menyiapkan tata ruang secara matang untuk menerima investor yang akan mendirikan industri padat karya. Bahkan, ketersediaan tenaga kerja pun sudah dipersiapkan oleh pemerintah setempat.

“Pemerintah Jateng lebih welcome untuk membuka peluang investasi bagi relokasi maupun pengembangan industri. Sebagai contoh, beberapa industri di Bekasi dan sekitarnya sudah mengincar lokasi di sana,” ujarnya.

Adapun jelang pasar bebas Asean 2015 Apindo kian pesimistis karena hingga saat ini skema tersebut belum dimatangkan oleh pemerintah. Padahal pada perdagangan bebas baik investor asing maupun lokal harus berlomba-lomba untuk bersaing.

“Ini kan hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja dari industri. Jadi kami pesimistis jelang pasar bebas Asean industri bisa bersaing,” katanya.

Badan Pusat Statistik Jawa Barat mencatat produksi industri manufaktur besar dan sedang triwulan II/2014 turun sebesar 1,75% dari triwulan I/2014.

Pertumbuhan produksi industri manufaktur besar dan sedang lebih rendah dibandingkan dari tahun ke tahun triwulan II/2014 (y-o-y) tumbuh sebesar 2,36%.

Adapun industri yang mengalami kenaikan tertinggi dipegang sektor TPT sebesar 10,65%. Sedangkan jenis industri yang mengalami penurunan terbesar yakni industri kulit sebesar 9,5%.

Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jawa Barat menyatakan kalangan industri TPT tidak usah khawatir hadapi pasar bebas Asean 2015.

Sekretaris Jenderal Api Jabar Kevin Hertanto mengatakan karena selama ini industri TPT di kawasan tersebut sudah mampu bersaing dengan Asean.

"Sebenarnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan mengenai perdagangan bebas Asean itu. Karena kita merasa sebagai pelaku industri sendiri tidak mempersalahkannya. Industri kita dapat bersaing dengan ketat di Asean, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan," ungkapnya.

Selain itu, wacana tentang pematangan relokasi pabrik yang sudah direncanakan sejak lama, sebenarnya juga tidak berhubungan dengan pasar bebas Asean.

"Itu [relokasi] tidak ada hubungannya dengan pasar bebas Asean. Pokoknya kita tidak pernah mempermasalahkannya," ujarnya.

Namun demikian, Kevin menambahkan kalau sebenarnya pemerintah terlambat dalam mempersoalkan masalah perdagangan bebas Asean karena hal tersebut sebenarnya diinformasikan sejak lama.

"Pemerintah seharusnya sudah membahas perdagangan bebas Asean sejak lama. Salahnya, sekarang baru mengembor-gemborkan yang akhirnya membuat dunia usaha panik," ujarnya