Bisnis.com, JAKARTA—Pelaku usaha menilai ekspektasi tinggi terhadap kinerja industri tak mustahil untuk dipenuhi asalkan ada ketegasan di pucuk pemimpin negeri.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Franky Sibarani berpendapat target petumbuhan industri nonmigas di atas 8% per tahun dan porsinya dalam PDB mencapai 40% dicapai dalam sepuluh tahun bukan hal muluk.
Cita-cita itu mungkin dicapai jika presiden dan wakilnya mampu menghadirkan sinergi di dalam kabinet. Jika ini terjadi maka tumpang tindih kebijakan antarkementerian tak lagi terjadi, sehingga aktivitas bisnis berjalan lebih cepat.
“Tumpang tindih kebijakan selama lima tahun kemarin itu karena ada ego sektoral antarkementerian, sehingga membangun industri bukanlah tujuan pemerintah,” kata Franky saat dihubungi Bisnis, Jumat (24/10/2014).
Presiden Joko Widodo harus dapat berjalan beriringan dengan wakilnya Jusuf Kalla. Setelah itu barulah mereka menetapkan tujuan yang disepakati bersama oleh seluruh jajaran kabinet. Dengan begini pada lima tahun ke depan ego sektoral kementerian dapat diminimalkan.
Sebagai contoh, ketika pemerintah menetapkan pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) 10% untuk seluruh produk pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Kebijakan ini ditentang pelaku industri karena semestinya hanya diberlakukan untuk subsektor kelapa sawit saja.
Selain itu juga muncul pro dan kontra terkait kenaikan tarif dasar listrik untuk golongan pelanggan industri. Banyak pelaku usaha menjerit karena biaya produksi membengkak, harga jugal tak bisa dipaksa naik, kalaupun naik penjualan susut kalah saing dengan produk impor.
Ada juga perkara soal program kendaraan bermotor harga terjangkau dan hemat bahan bakar. Kementerian Perindustrian seolah menjadi tumpuan kesalahan karena program ini dipersalahkan sebagai penambah kemacetan dan bengkaknya konsumsi premium.
Padahal yang mesti disoroti juga adalah Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, dan ESDM. Semua seolah tutup mata terhadap datangnya investasi US$6,5 miliar melalui ketentuan 80% komponen mobil murah adalah konten lokal, plus hadir pula tambahan lapangan kerja.
“Latar belakang Jokowi sebagai penguasaha, diharapkan menghairkan sudut pandang yang berbeda terhadap industri [dibandingkan presiden sebelumnya],” ucap Franky.
Untuk menekan munculnya ego sektoral pada tahun-tahun mendatang, Jokowi-JK harus berani memprioritaskan kursi menteri bagi para profesional. Sinergi antarkementerian dinilai pengusaha lebih mudah terjalin jika menteri yang dipilih bukan sekadar orang partai.
Franky menyatakan setelah sinergi antarkementerian beres barulah dapat beranjak ke masalah selanjutnya, yakni menyelaraskan birokrasi pusat dan daerah. “Ketiga perbaikan infrastruktur dan keempat jaminan pasokan energi,” katanya.
