Bisnis.com, JAKARTA—Pebisnis sebetulnya menginginkan Jokowi – JK mempertimbangkan kesamaan latar belakang karir dalam memilih menteri terutama yang terkait dengan dunia usaha, seperti menteri perindustrian dan menteri perdagangan.
Selama Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dipimimpin M.S. Hidayat dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) ditangani Gita Wirjawan maupun Muhammad Lutfi, sinergi dua lembaga dinilai baik.
Pucuk pimpinan sama-sama memiliki rekam jejak sebagai pelaku usaha.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Franky Sibarani berpendapat kesamaan latar belakang menteri dapat mempermudah komunikasi sehingga berbagai persoalan dan kebijakan dapat dipecahkan serta diterapkan lebih bersinergi.
Menteri yang berpengalaman sebagai pebisnis diyakini memiliki sudut pandang berbeda dalam melihat dunia usaha dibandingkan dengan mereka yang tidak.
Tapi kesamaan latar belakang tak berarti menteri bersangkutan semata memikirkan kepentingan pengusaha.
Pengalaman berkecimpung di dunia usaha menempa seseorang menjadi lebih peka terhadap geliat industri dan memahami permasalahan mendasar yang dirasakan pebisnis.
“Sehingga kementerian tidak jalan sendiri-sendiri sehingga sulit berkoordinasi,” ucap Franky saat dihubungi Bisnis, Senin (27/10/2014).
Jokowi-JK memilih sosok yang berbeda latar belakang untuk menangani perindustrian dan perdagangan.
Politisi dari Partai Hanura Saleh Husin dipilih menjadi Menperin, sedangkan Kemendag dipimpin pebisnis kawakan Rahmat Gobel.
Padahal rekam jejak karir Jokowi-JK sebagai pengusaha diharapkan dapat menghadirkan keberpihakan sehingga mengutamakan pengalaman dan kompetensi menteri.
Apabila menteri di bidang strategis terkait dunia usaha menetas dari partai dikhawatirkan mudah terbawa ego sektoral.
Sebelumnya beredar wacana Kemenperin dan Kemendag akan digabung kembali. Kabar ini tidak terbukti karena dua kementerian tetap berjalan sebagai institusi berbeda. Hal ini sesuai dengan harapan Apindo.
Franky menilai selama sepuluh tahun terakhir pemisahan Kemenperin dan Kemendag terbilang efektif dalam menggerakkan roda bisnis.
“Undang-undang Perindustrian dan Perdagangan sekarang sudah saling memperkuat tugas masing-masing kementerian,” katanya.
Paskaterbit undang-undang tentang perindustrian dan perdagangan, peran Kemendag dan Kemenperin dirasakan menguat. Dua kementerian ini mendapatkan mandat yang lebih serius, terarah, serta dalam melaksanakannya bisa lebih fokus.
Pada sisi lain Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Ansari Bukhari mengatakan belajar pada pengalaman di periode lampau, penggabungan dua kementerian butuh waktu lebih dari setahun untuk menuntaskan segala hal terkait administrasi.
“Sebetulnya untuk fungsi pemerintahan penggabungan itu bagus tetapi birokrasi dan administrasinya yang sulit karena budaya kerja Kemendag dan Kemenperin berbeda,” tutur dia.
Penyelesaian administrasi secara teori bisa selesai dalam waktu enam bulan hingga setahun. Tapi kenyataan di lapangan jangka waktu ini sukar tercapai.
Dengan kata lain seluruh hal terkait administrasi bisa memakan waktu lebih dari 12 bulan.
Selain itu juga harus dilakukan penyelarasan budaya kerja di antara dua kementerian.
Hal ini tak mudah mengingat bakal dilakukan perampingan struktur kepegawaian. Separuh dari jabatan setingkat direktorat jenderal dan sekretariat jenderal di Kemenperin kemungkinan hilang.
