Pupuk Ciunik tak Cocok Digunakan di Jabar

Bisnis.com,BANDUNG--Kalangan produsen pupuk di Jawa Barat menilai rencana pemerintah pusat menyebarkan pupuk ciunik di kawasan ini tidak akan cocok.

Ketua Asosiasi Produsen dan Pengecer Pupuk Jabar R Adang Herry Pratidy menilai rencana Kementerian Pertanian yang akan memperbanyak pupuk ciunik setelah dinilai sukses di Sukoharjo tidak akan cocok untuk daerah seperti di Jabar.

Adang menganggap ciunik hanya cocok untuk areal pertanian dengan karakter tanah yang kering atau tadah hujan. Sedangkan bagi daerah pertanian yang basah seperti di Jabar kompos lebih bisa dimaksimalkan.

"Dengan kata lain penggunaan pupuk ciunik harus dikombinasikan dengan pupuk organik lokal yang biasa digunakan petani setempat," katanya kepada Bisnis, Jumat (6/2).

Menurutnya, pupuk ciunik yang terbuat dari sari tebu merupakan salah satu jenis pupuk organik. Akan tetapi, unsur kimia yang dibutuhkan tanah tidak hanya satu tapi juga nitrogen, fospat, hingga kaliumnya pun harus diperhatikan.

Adang menjelaskan pada dasarnya pupuk berfungsi untuk menyuburkan tanaman dan tanah. Ada 12 unsur yang bisa menentukan tingginya produktivitas padi di sebuah wilayah antara lain cuaca, tanah, air, udara, matahari, dan oksigen.

Kendati demikian, dia mengakui dengan menggunakan pupuk ciunik, di areal satu hektare mampu menghasilkan 9,1 juta ton padi. Padahal, pada umumnya dalam satu hektar areal pertanian hanya mampu menghasilkan 5,1 juta ton.

"Bila memang pemerintah ingin menggunakan pupuk ciunik untuk pertanian di Jabar, maka harus dikombinasikan dengan jenis lainnya," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jabar Entang Sastraatmadja mengatakan penggunaan berbagai jenis pupuk bisa berjalan bila komitmen pemerintah terjun ke lapangan dilakukan dengan baik.

"Pemerintah harus aktif mengawasi penyaluran dan pemakaian jenis pupuk apapun di lapangan bila target dari rencana ingin terealisasi dengan baik," ujarnya.

Menurutnya, minimnya pengawasan disebabkan tidak adanya keterlibatan pemangku kepentingan sehingga distribusi pupuk terutama bersubsidi rentan diselewengkan.

"Pemerintah daerah harus mengawal penuh distribusi pupuk bersubsidi. Karena pupuk belum tentu sampai ke petani yang membutuhkan," katany