Bisnis.com, JAKARTA - Gabungan Pelaksana Konstruksi Indonesia (Gapensi) menyatakan publik ingin mengetahui rencana BUMN Karya yang mendapat suntikan dana modal dari pemerintah sebesar Rp75 triliun agar dapat disosialisasikan rencana bisnis BUMN tersebut.
"Selain pengawasan, publik ingin tahu rencana bisnis BUMN Karya seperti apa dan harus sesuai dengan harapan pemerintah yang akan menggenjot infrastruktur," kata Sekretaris Jenderal Gapensi Andi Rukman di Jakarta, Minggu (22/2/2015).
Menurut dia, hal itu guna menghindari keraguan sebagian publik yang mencemaskan bahwa pemberian dana pemerintah atau Penyertaan Modal Negara (PMN) tersebut dapat rawan untuk diselewengkan.
Sebagaimana diketahui, Komisi VI DPR dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akhirnya menyetujui usulan PMN tambahan senilai Rp6 triliun, dari PMN secara keseluruhan sebesar Rp75 triliun.
Sebanyak tiga BUMN karya (bidang konstruksi) memperoleh PNM sebesar Rp 8,5 triliun, masing-masing PT Hutama Karya (Persero) sebesar Rp3,6 triliun, PT Waskita Karya (Persero) sebesar Rp3,5 triliun dan PT Adhi Karya (Persero) sebesar Rp1,4 triliun.
DPR pun juga telah merekomendasikan pengetatan pengawasan dan pembinaan kepada BUMN terkait.
Selain pengawasan, jauh hari sebelumnya BUMN-BUMN tersebut perlu memaparkan rencana bisnisnya. "Rencana bisnis tersebut terkait proyek-proyek infrastruktur apa saja yang akan dibangun, nilai proyek, sumber pendanaan, dan proyeksi komersil bagi perusahaan," katanya.
Gapensi menyatakan bahwa melalui rencana bisnis tersebut masyarakat akan punya barometer guna mengawasi dan menilai sukses tidaknya PNM terhadap berbagai BUMN Karya.
Tak Efektif
Ekonom dan Direktur Eksekutif IPMI International Business School Jimmy M. Rifai Gani menyangsikan dukungan permodalan dari pemerintah, yaitu penyertaan modal negara (PMN), bakal efektif sepenuhnya guna menggerakkan ekonomi rakyat.
"Apalagi, saat ini belum ada kajian tentang dampak langsung PMN kepada rakyat. Jangan-jangan dampak PMN hanya untuk BUMN saja, tidak untuk publik," kata Jimmy dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu (21/2).
Menurut dia, BUMN yang sejatinya harus seperti perusahaan swasta yang semestinya dikelola profesional sehingga tidak harus mengandalkan anggaran negara untuk mendongkrak kinerja bisnis.
Mantan Dirut PT Sarinah (Persero) itu mengatakan bahwa BUMN di China dan Singapura berhasil mengkapitalisasi modal domestik dengan cara mengaktifkan partisipasi publik, selain dari bantuan pemerintah, termasuk melakukan kerja sama dengan partner asing yang berguna meningkatkan kemampuan perseroan dan mendapatkan transfer teknologi.
Maka, ujar dia, tidak mengherankan apabila BUMN-BUMN tersebut berdaya saing tinggi dan mampu berkompetisi di tingkat global.
