Bisnis.com, TANGERANG--Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengakui penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Indonesia sangat membutuhkan intervensi pemerintah.
Syarif Burhanuddin, Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PU-Pera), mengatakan penyediaan rumah murah untuk MBR harus disegerakan. Jika tidak maka defisit hunian (backlog) bakal semakin bengkak.
"Kemampuan masyarakat untuk beli rumah memang bertingkat jadi perlu ada intervensi pemerintah," tuturnya, di Tangerang, Rabu (3/6/2015).
Secara nasional kebutuhan rumah bertambah sekitar 800.000 unit per tahun. Adapun yang bisa diakomodir Realestat Indonesia (REI) bekerja sama dengan pemerintah baru 400.000-an unit.
Di seluruh Indonesia terdapat backlog mencapai 13,5 juta unit hunian.
Defisit rumah di Banten sendiri sekarang berkisar 515.000 unit sedangkan Jawa Barat 2,5 juta unit. Guna mengatasi backlog ini tak berarti pemerintah menginginkan seluruh warga membeli rumah, melainkan memiliki yang bisa ditempuh dengan cara sewa.
"Selain subsidi [Rp4 juta per konsumen], BTN siapkan skema 1:5:20, yakni 1% uang muka KPR, 5% bunga cicilan, dan cicil selama 20 tahun," ujar Syarif.
Sebetulnya proyek rumah murah tidak terlalu menggiurkan bagi pengembang properti. Margin yang diperoleh developer cuma 10% - 20%,
Padahal hunian non-MBR bisa mencapai 30%. Tapi segmen ini dilirik karena besarnya potensi pasar yang ada.
Di Banten saja, berdasarkan catatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, dari sejuta peserta BPJS Banten sekitar separuhnya tergolong MBR. Sebanyak 25% dari peserta BPJS Banten yang MBR ini belum memiliki rumah.
