Bisnis.com, JAKARTA — Tren subsidi pajak berupa pengurangan, penghapusan, maupun ditanggung pemerintah alias belanja perpajakan untuk sektor transportasi dan pergudangan terpantau terus mengalami kenaikan. Pada 2026 diestimasikan capai rekor tertinggi senilai Rp43,6 triliun.
Mengutip Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN 2026, terlihat tren belanja perpajakan sektor tersebut konsisten meningkat—setidaknya sejak 2021.
Pada 2021, estimasi belanja yang pemerintah keluarkan senilai Rp18,3 triliun untuk transportasi dan pergudangan. Kemudian meningkat menjadi 23,1 triliun pada 2022 dan mencapai 26,3 triliun.
Tahun berikutnya, belanja pajak diestimasikan mencapai Rp29,4 triliun dan pada 2025 diproyeksikan mencapai Rp39,7 triliun. Artinya dalam kurun waktu enam tahun terakhir, terdapat kenaikan belanja sekitar Rp25,3 triliun.
Bahkan, sektor transportasi dan pergudangan ini termasuk dalam lima teratas dengan belanja paling jumbo untuk 2026. Didahului oleh industri pengolahan Rp141,7 triliun, pertanian kehutanan, dan perikanan senilai Rp63,8 triliun, perdagangan Rp59,3 triliun, serta jasa keuangan dan asuransi senilai Rp54,4 triliun.
Sementara mengutip buku Laporan Belanja Perpajakan 2023 milik Kementerian Keuangan, peningkatan belanja pajak tersebut sejalan dengan melonjaknya jumlah penumpang transportasi umum.
Baca Juga
“Peningkatan jumlah penumpang angkutan umum mendorong naiknya pemanfaatan skema insentif PPN tidak dikenakan atas jasa angkutan umum di sektor transportasi dan pergudangan,” tulis dokumen tersebut, dikutip pada Selasa (19/8/2025).
Tercermin misalnya dari angkutan kereta. Secara kumulatif, jumlah penumpang kereta seluruh jenis, selama Januari–Juni 2025 mencapai 261,8 juta orang atau naik 9,27% year on year (YoY).
Selain PPN tidak dikenakan atas jasa angkutan umum, pemerintah juga memberikan fasilitas pengurangan dasar pengenaan pajak (DPP) untuk biaya transportasi bagi freight forwarding dengan estimasi pada 2026 mencapai Rp8,1 triliun.
Belum lagi, pemerintah punya sederet insentif bagi kendaraan bermotor, utamanya mobil listrik yang tengah didorong secara massif.
Adapun, sektor transportasi dan pergudangan diharapkan terus memperkuat kontribusi bagi perekonomian nasional pada 2026.
Untuk itu, pemerintah mengupayakan berbagai langkah strategis guna memperkuat kinerja sektor-sektor tersebut, melalui pengembangan destinasi wisata super prioritas/prioritas regeneratif.
“Serta beberapa langkah perbaikan logistik seperti dukungan logistik dalam perluasan program MBG, dan integrasi cold storage dalam proyek Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” sebagai tertulis dalam dokumen tersebut, dikutip pada Senin (18/8/2025).
