Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyoroti tren kenaikan harga beras di pasar di tengah penyaluran beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) Perum Bulog.
Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir mengatakan, pemerintah sudah 3 tahun berpengalaman menyalurkan program SPHP sejak 2022. Namun, baru kali ini, operasi pasar tersebut tak mampu menekan harga beras di pasaran.
“Jadi tolak ukur kita, satu, masalah jumlah. Kedua, sejak dari 2022 sampai dengan 2025, kita sudah berpengalaman di dalam penyaluran beras SPHP. Baru tahun ini, satu bulan kita sudah salurkan, harganya tetap naik,” kata Tomsi dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi 2025 di YouTube Kemendagri, Selasa (19/8/2025).
Tomsi menyebut, pada tahun sebelumnya, Bulog mampu menurunkan harga beras hanya dalam 2 pekan lewat operasi pasar. Namun pada tahun ini, meski program tersebut berjalan selama 1 bulan, harga beras justru terus merangkak.
“Tahun-tahun sebelumnya, 2 minggu saja kita menyalurkan SPHP, itu harga turun tajam. Bisa dicek dengan data-data kita. Ini sudah 1 bulan kita operasi, boro-boro turun, naik dia [harga beras],” ujarnya.
Untuk itu, Tomsi meminta agar setiap pemerintah daerah (Pemda) memasifkan penjualan beras SPHP agar harga beras yang diterima di masyarakat segera melandai.
Baca Juga
Adapun, program SPHP ini dilaksanakan mulai Juli—Desember 2025 dengan pagu penyaluran SPHP sebanyak 1,3 juta ton. Berdasarkan kalkulasi Tomsi, setidaknya penyaluran beras SPHP Bulog harus mencapai sekitar 216.000 ton per bulan atau sekitar 7.100 ton beras per hari.
Sementara itu, data Perum Bulog menunjukkan sampai saat ini, volume realisasi SPHP baru mencapai 38.811 ton atau setara 2,94% dari target 1,3 juta ton.
Kepala Divisi Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Rini Andrida mengatakan, rata-rata realisasi penyaluran beras SPHP mengalami pergerakan yang berfluktuasi.
“Yang tertinggi kami pernah 5.100 [ton], kemudian rata-rata mungkin saat ini sudah 1.000 [ton] lebih. Karena dalam 1 bulan ini sudah 38.000 [ton],” ujar Rini.
Secara terperinci, mayoritas penjualan beras SPHP disalurkan ke pengecer di pasar rakyat, yakni sebanyak 13.528 ton atau dengan persentase 34,86%. Disusul, melalui instansi pemerintah atau gerakan pangan murah (GPM) sebanyak 13.115 ton dan pemda/GPM sebanyak 4.114 ton.
“Kami memang berupaya semua saluran dipenuhi. Jadi, semua saluran yang sudah kami isi itu termasuk dengan sinergi dengan TNI/Polri, pemda, KDMP [Kopdes/Kel Merah Putih], dan BUMN Pangan lainnya,” terangnya.
Data menunjukkan, penjualan beras SPHP ke Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih sebanyak 208.870 kilogram.
Selain itu, Perum Bulog juga menyalurkan beras SPHP ke gerai ritel modern seperti Alfamart hingga Indomaret dengan total 146.000 kilogram.
“Sudah mulai bergerak retail modern bekerja sama dengan beberapa retail modern yang sudah siap dan ready untuk menyalurkannya seperti Indomaret, Alfamart, Hypermart, Tip Top, Lion Superindo, serta Maxi hampir di seluruh kanwil kami,” tandasnya.
