Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan membidik pajak dari kelompok orang super kaya alias high wealth individual dan wajib pajak grup atau konglomerasi.
Upaya itu menjadi strategi insentifikasi kepatuhan dari wajib pajak, seiring rencana pemerintah menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp2.347,7 triliun pada tahun depan atau naik 13,5% dari outlook APBN 2025.
Dalam buku Nota Keuangan RAPBN 2026, pemerintah menyebutkan rencana akan memperkuat pengawasan dan optimalisasi penerimaan dari wajib pajak dengan penghasilan besar.
Dengan demikian, jenis pajak penghasilan (PPh) nonmigas ditargetkan naik 15,7% dari Rp997,5 triliun (outlook APBN 2025) menjadi Rp1.154,1 triliun (RAPBN 2026). Kenaikan target PPh nonmigas itu menjadi yang tertinggi di antara jenis pajak lain dalam RAPBN 2026.
“Dengan memperhatikan capaian tahun-tahun sebelumnya, proyeksi perekonomian tahun 2026, dan optimalisasi kebijakan teknis perpajakan seperti kegiatan joint program serta peningkatan intensitas pengawasan dengan fokus kepada Wajib Pajak Grup dan High Wealth Individual, penerimaan PPh Nonmigas dalam RAPBN 2026 diproyeksikan sebesar Rp1.154.127,0 miliar,” tulis pemerintah dalam Nota Keuangan RAPBN 2026, dikutip Selasa (19/8/2025).
Pemerintah mencatat, penerimaan PPh nonmigas mencatat tren pertumbuhan beberapa tahun terakhir. Pada 2021, penerimaan PPh Nonmigas naik 14,8%, berlanjut dengan lonjakan 43,0% pada 2022.
Baca Juga
Tren itu berlanjut hingga 2023 (7,8%) dan 2024 (0,4%), meski laju pertumbuhan lebih moderat. Sementara pada 2025, pemerintah memproyeksi penerimaan PPh nonmigas hanya sebesar 0,1%.
Adapun PPh nonmigas menjadi jenis pajak yang kerap menjadi penyumbang tertinggi kas negara, begitu juga pada tahun depan.
Perinciannya, dalam RAPBN 2026, target PPh nonmigas sebesar Rp1.154,1 triliun; PPh migas Rp55,2 triliun; pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) Rp995,3 triliun; pajak bumi dan bangunan (PBB) Rp26,1 triliun; serta pajak lainnya Rp126,9 triliun.
Sebelumnya, Sri Mulyani mengaku bahwa pihaknya akan fokus melakukan reformasi internal agar target penerimaan pajak pada tahun depan bisa tercapai.
Reformasi internal itu, sambungnya, akan diarahkan pada penguatan administrasi dan penegakan hukum. Caranya, Kementerian Keuangan akan terus memperbaiki sistem inti administrasi perpajakan alias Coretax.
Selain itu, intensifikasi pertukaran data akan ditingkatkan melalui perluasan kolaborasi, tidak hanya di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Bea Cukai, tetapi juga dengan kementerian/lembaga lain seperti Kementerian ESDM.
Menurutnya, akurasi dan ketepatan waktu data menjadi kunci untuk meningkatkan kepatuhan, menutup celah penghindaran pajak, dan menekan praktik ekonomi bayangan (shadow economy) maupun aktivitas ilegal.
“Dengan data yang akurat dan timing yang tepat, peluang untuk enforcement yang lebih baik akan terbuka,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers Nota Keuangan dan RAPBN 2026, Jumat (15/8/2025).
