Pasok Gas Alam FSRU Lampung Dipertanyakan

Bisnis.com, JAKARTA---Komitmen PT Perusahaan Gas Negara (PGN) untuk menyerap gas alam cair (LNG) melalui floating storage regasification unit (FSRU) Lampung dipertanyakan lantaran saat ini FSRU tidak beroperasi.

Energy Watch Indonesia menilai kondisi tersebut tentu membebani PGN karena pemasukan dari FSRU sama sekali nol. Padahal selain harus menanggung investasi PGN juga harus mengeluarkan operational cost.

"FSRU memang tidak memiliki konsumen untuk membeli gas alam," ujar Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia Ferdinand Hutahaean, Sabtu (20/6).

Pada 2014 PGN menyatakan akan menjual gas kepada 14 industri di Lampung termasuk PLN guna memasok tiga pembangkit listrik Sri Bawono, Sutami dan Tarahan sebesar 40,5 meter juta kubik per hari.

Namun kenyataannya, lanjut Ferdinand, mereka tidak sanggup menyerap gas tersebut.

"Ini yang harus dijawab oleh PGN. Apakah mereka memiliki letter of intent (LoI) dengan beberapa perusahaan tersebut atau hanya sekadar kesepakatan lisan," katanya.

Karena itu Energy Watch Indonesia bisa memahami jika sampai sekarang alokasi untuk FSRU Lampung tidak juga beranjak dari angka tiga kargo.

"Ketiga kargo itu pun adalah alokasi yang diberikan pada tahun lalu sedangkan tahun ini sama sekali belum ada pasokan," kata Ferdinand.

Macetnya operasional FSRU Lampung, menurutnya, sudah bisa diprediksi sejak awal. Seharusnya PGN berkonsentrasi saja di sektor hilir, tidak ikut bermain di sektor hulu.

"Namun bisa jadi karena profit yang dianggap kecil, mereka akhirnya turut bermain di sektor hulu meski tidak disertai dengan studi kelayakan yang matang," katanya.

Kepala Divisi Komunikasi Korporat PT PGN Irwan Atmanto saat dikonfirmasi mengatakan FSRU Lampung sampai sekarang masih beroperasi normal.

Saat ini masih dalam tahap pengembangan pasar seiring dengan pengembangan infrastruktur.

Dinamika permintaan gas saat ini, lanjut Irwan, terjadi secara global dengan adanya kecenderungan perlambatan.

"Membangun infrastruktur gas di Indonesia berisiko dan membutuhkan kemampuan mengatasi pioneering cost."

Seperti, jelas Irwan, pengalaman pembangunan infrastruktur gas South Sumatera West Java (SSWJ) yang dahulu menghadapi take or pay sampai dengan US$180 juta.

Oleh sebab itu perlu dukungan dari seluruh pihak untuk dapat mendorong pembangunan infrastruktur gas domestik.

"PGN sebagai BUMN gas Indonesia dan agen pembangunan berkomitmen untuk meneruskan pembangunan infrastruktur dan mengatasi seluruh tantangannya untuk meningkatkan pemanfaatan gas domestik demi terwujudnya ketahanan energi nasional," kata Irwan.