Bisnis.com, JAKARTA—Sejumlah kalangan mengapresiasi keputusan pemerintah dalam meningkatkan jumlah anggaran infrastruktur dalam RAPBN 2016 menjadi Rp313,5 triliun. Meski demikian, jumlah tersebut dianggap masih belum mencukupi kebutuhan pembangunan infrastruktur nasional.
Hal tersebut diungkapkan ekonom Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Latif Adam yang menilai meskipun terjadi peningkatan jumlah anggaran belanja infrastruktur menjadi Rp 313, 5 triliun dalam RAPBN 2016 mendatang, jumlah tersebut masih belum mencukupi kebutuhan yang sebenarnya. Idealnya, pemerintah menngalokasikan anggaran belanja infrastruktur sebesar 5% dari produk domestik bruto (PDB).
“Pertama-tama mungkin apresiasi ya, karena memang anggaran infrastrutur sekarang menjadi yang terbesar dibandingkan belanja lainnya tetapi kalau kita kaitkan dengan kebutuhan untuk memperbaiki kuantitas dan kualitas infrastruktur yang ada saat ini, itu memang masih sangat jauh dari mencukupi,” ujarnya.
Latif menambahkan pemerintah harus terus mengintensifkan upaya menarik keterlibatan sektor swasta melalui sistem kemitraan atau Kerja Sama Pemerintah-Swasta (KPS).
Selain itu, pemerintah melalui kementerian terkait juga harus mampu membelanjakan anggaran infrastruktur tersebut secara tepat jumlah dan waktu, tidak menumpuk di kuartal ketiga dan keempat seperti yang terjadi selama ini.
Terkait dengan rencana pemerintah menerbitkan perpres percepatan anggaran, dia juga mengatakan jika telah diterbitkan, perpres tersebut bisa membantu memotong birokrasi yang berbelit. Meski demikian, upaya peningkatan kapasitas birokrasi dari institusi yang berwenang juga tetap harus dilakukan.
Seperti diketahui, pemerintah telah mengumumkan rencana anggaran belanja infrastruktur sebesar 8% dari RAPBN 2016 atau senilai Rp313,5 triliun. Dalam pidatonya pekan lalu, Presiden Joko Widodo menyebutkan anggaran itu lebih besar dari alokasi anggaran infrastruktur dalam APBN Perubahan 2015 senilai Rp290,3 triliun.
Sebelumnya, pemerintah juga berencana untuk menerbitkan perpres percepatan anggaran guna mempercepat pembangunan infrastruktur nasional. Perpres tersebut akan mengatur kewenangan menggunakan diskresi dalam menghadapi masalah pembangunan di pemerintah daerah.
Sesuai Undang-undang Nomor 30 tahun 2014, diskresi merupakan keputusan atau tindakan yang ditetapkan atau dilakukan pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, perpres berisi soal percepatan perizinan dan perbaikan atas aturan yang menghambat pembangunan infrastruktur.
