Bisnis.com, JAKARTA—Yayayasan Lembaga Konsumen Indonesia meminta pemerintah membatalkan rencana pembangunan Kereta Api super cepat Jakarta-Bandung yang diperkirakan menelan biaya Rp60-73 triliun.
Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengungkapkan pembangunan KA super cepat ini tidak terdapat dalam master plan kebijakan transportasi nasional. Artinya, KA super cepat tidak jelas arah dan tujuannya untuk apa dan untuk siapa.
“Ini bukan hal yang mendesak, tidak ada urgensinya. Yang sangat mendesak itu adalah kebutuhan transportasi umum di kota-kota besar, yang saat ini mati suri. Merevitaliasi angkutan umum jauh lebih bermartabat dari KA super cepat yang hanya memanjakan investor belaka,” ujarnya, Sabtu (5/9/2015).
Dia juga menambahkan iin merupakan bentuk diskriminasi, antara Pulau Jawa dan luar Jawa. Begitu juga bertentangan dengan visi Presiden RI Joko Widodo yang fokus membangun infrastruktur di luar Jawa, khususnya Indonesia Timur. “Seharusnya yang dibangun adalah KA di Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, dan atau merevitalisasi KA di Jawa sekalipun,” tegasnya.
Walaupun tidak dibangun dengan dana APBN, lanjut Tulus, tetapi dengan dana hutang yang membuat lebih berbahaya lagi. Membangun sesuatu yang tidak ada kepentingannya namun dengan pinjaman dana dari luar negeri.
“Dari sisi kebijakan transportasi ini sangat tidak efisien. Untuk apa dengan KA super cepat, tetapi untuk menuju ke lokasi stasiun perlu waktu lebih dari 2 jam karena didera kemacetan. Akan lebih elegan mengatasi kemacetan di Jakarta daripada membangun KA super cepat,” terangnya.
Ini lebih menunjukkan adanya politik mercusuar yang semata-mata hanya ingin disebut ultra modern, padahal infrastruktur transportasi yang utama masih kedodoran. Negara-negara yang membangun KA super cepat adalah negara dengan sistem transportasi dan angkutan umum yang sudah beres. “Kebijakan ini sangat high risk, jika dikemudian hari mengalami kegagalan. Siapa yang akan menanggungnya, apalagi dengan hutang yang segunung,” terangnya.
Sebaiknya, Tulus menyarakan, fokus pemerintah adalah pembangunan infrastruktur transportasi yang terjangkau, aksesibilitas tinggi dan terintegrasi. Bukan KA cepat yang padat modal, padat teknologi, tapi miskin pengalaman.
