Bisnis.com, JAKARTA - Lambannya deregulasi 134 peraturan yang masuk dalam paket kebijakan ekonomi tahap I disinyalir terhambat masalah konsolidasi aparat pemerintah di tingkat eselon I dan eselon II.
Seusai bertemu dengan Presiden Joko Widodo, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengatakan pemerintah mengakui bahwa upaya deregulasi 134 aturan yang menghambat industri dan investasi belum berjalan sesuai yang diinginkan. Akibatnya, deregulasi tidak sesuai dengan jadwal yang ditargetkan pemerinitah.
"Terkait masalah deregulasi masih menjadi perhatian Presiden masalah konsolidasi di eselon I dan II. Ini adalah belum berjalan seperti apa yang diharapkan oleh beliau," kata Hariyadi di Kantor Presiden, Selasa (29/9/2015).
Menurutnya, Presiden Jokowi akan melakukan konsolidasi secara intensif di tingkat eselon I dan II sehingga perombakan regulasi yang menghambat industri dan investasi nasional dapat segera rampung.
"Beliau juga sampaikan memang banyak aturan yang sebetulnya menjerat diri kita sendiri. Nah ini juga perlu konsolidasi. Kami mengharapkan proses deregulasi bisa secara efektif berjalan," imbuhnya.
Terkait deregulasi, Hariyadi mengatakan pelaku usaha dan masyarakat perlu diyakinkan bahwa upaya pemerintah itu segera diimplementasikan untuk memacu pertumbuhan ekonomi nasional.
Eksekusi deregulasi yang lambat, lanjutnya, berisiko menimbulkan penurunan keyakinan para pelaku usaha terhadap upaya pemerintah. "Pemangkasan jumlah regulasi yang tumpang tindih ini kalau bisa segera dilaksanakan dengan cepat. Ini kan ego sektor masing-masing kementerian juga masalah," imbuhnya.
Kendati dampak paket kebijakan ekonomi tahap I belum dirasakan oleh para pelaku usaha, jika dieksekusi dengan optimal dampaknya diproyeksi akan positif.
Dua kebijakan ekonomi tahap I yang dinanti para pelaku usaha adalah penurunan harga gas industri dan pembangunan gudang berikat untuk memacu ekspor.
