Bisnis.com, JAKARTA—Pemerintah membutuhkan pendanaan Rp273,7 triliun untuk mencapai target 100% kelayakan akses sanitasi hingga 2019. Akses sanitasi yang memadai diharapkan dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia.
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas memperhitungkan kebutuhan dana akses sanitasi itu terdiri dari Rp202,4 triliun untuk program pengelolaan air limbah, Rp25,2 triliun untuk pengelolaan sampah, dan sisanya Rp46,5 triliun digelontorkan untuk sistem drainase.
Ketersediaan anggaran oleh pemerintah dalam APBN dialokasikan sekitar 48% atau Rp132 triliun. Pemenuhan sisa kebutuhan dana diharapkan dapat dianggarkan oleh pemda melalui APBD dengan total Rp58 triliun dan dari masyarakat atau swasta senilai Rp63 triliun.
Wahanuddin, Kasubdit Persampahan dan Drainase Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, mengatakan infrastruktur pengelolaan air limbah saat ini tercatat 61,8% yang layak, 6,9% hanya memenuhi standar dasar, dan 31,1% tidak memiliki akses.
“Ini jadi urusan wajib daerah ya, harusnya kewajiban daerah. Tapi tidak semua daerah memiliki kemampuan, maka pemerintah pusat masih bantu provinsi,” katanya, di Jakarta, Selasa (16/2/2016).
Hingga 2019, target 100% akses sanitasi terbagi menjadi dua bagian yang 85% harus memenuhi kelayakan infrastruktur dan sisanya syarat dasar.
Pembagian itu diturunkan oleh pemerintah daerah seperti Yogyakarta yang ditargetkan 92% akses sanitasi berkualitas dan 8% sanitasi dasar mengingat kondisi wilayah daerah pedalaman masih sangat terbatas.
Pembagian akses sanitasi, tambahnya, harus memperhatikan ketersedian air baku, jumlah penduduk di perkotaan, dan tren kesadaran masyarakat dalam hal sanitasi.
“Yang sangat basic itu bolehlah sanitasi itu yang cubluk. Saudara kita di Papua yang di tengah gunung enggak mungkin sampai ada septictank seperti di kota, jadi yang 15% seperti itu,” ucapnya.
Mayoritas masyarakat atau sekitar 70,2% juga masih mengelola sampahnya dengan dibakar dan penyediaan petugas kebersihan hanya mampu mengangkut 24,9% volume sampah, dan sisanya dibuat kompos, dibuang ke parit/sungai/laut dan ditimbun dalam tanah. Pada 2019, pengelolaan sampah ditargetkan 80% diangkut petugas dan 20% ditimbun dalam tanah.
