Ditjen Perkeretaapian Ajukan Penundaan Pinjaman LN Rp1,8 Triliun

Direktorat Perkeretaapian Kementerian Perhubungan mengajukan penundaan pinjaman luar negeri sekitar Rp1,8 triliun hingga tahun depan.

Yudi Supriyanto - Bisnis.com

Kamis, 16 Juni 2016 | 17:45

Pekerja menyelesaikan perbaikan gerbong kereta api yang disiapkan untuk angkutan mudik Lebaran, di Balai Yasa, Manggarai, Jakarta, Rabu (1/7/2015)./Antara-Wahyu Putro A

Bisnis.com, JAKARTA—Direktorat Perkeretaapian Kementerian Perhubungan mengajukan penundaan pinjaman luar negeri sekitar Rp1,8 triliun hingga tahun depan.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Prasetyo Boeditjahjono menuturkan, penundaan pinjaman luar negeri tersebut karena dana pendamping yang dibutuhkan tidak ada. Menurutnya, dana pendamping harus ada untuk melakukan pinjaman luar negeri.

“Kalau pinjaan luar negeri itu harus ada pendampingnya, walaupun itu pengadaan tetap harus ada rupiah pendampingnya berapapun. Nah, itu yang jadi masalah,” kata Prasetyo, Jakarta, Kamis (16/6).

Dia menambahkan, dana pendamping untuk mendapatkan pinjaman luar negeri rata-rata sebesar 10%-20% dari nilai total pinjaman.

Pinjaman luar negeri yang diajukan tersebut, dia mengatakan, berasal dari Prancis dengan nilai sekitar Rp400 miliar untuk peningkatan jalur Padalarang – Bandung – Cicalengka. Pinjaman tersebut, dia menambahkan, nantinya akan dikeluarkan oleh pemerintah Prancis dan Agence Francise De Development (AFD).

Selain Prancis, dia menambahkan, pinjaman luar negeri yang ditunda hingga tahun depan berasal dari China. dia menuturkan, penundaan pinjaman dari China sebesar Rp1,4 triliun untuk pengadaan rel dan wesel.

Menurutnya, rel dan wesel yang itu nantinya akan Ditjen Perkeretaapian gunakan di trans Sulawesi, Sumatera, dan beberapa di lintas selatan Pulau Jawa.

Terkait dengan pinjaman tersebut, dia menuturkan, pihaknya sebenarnya menginginkan secepatnya meskipun dana pinjaman tersebut tidak hilang. Dia menuturkan, tidak ada “argo” yang harus dibayar dengan adanya penundaan pinjaman luar negeri dari dua negara tersebut.

Dia menjelaskan, hal tersebut karena saat ini belum ada tandatangan pinjaman dengan kedua negara. Dia menambahkan, komitmen pinjaman luar negeri dengan Prancis sebenarnya sudah dilakukan dua atau tiga tahun yang lalu.

Sementara itu, dia menuturkan, komitmen pinjaman luar negeri dengan China terkait pengadaan rel dan wesel telah dilakukan pada tahun lalu. Menurutnya, penundaan pinjaman luar negeri tersebut membuat proyek kereta api menjadi lebih lama selesai.

“Saya pikir bisa 2016 [Pinjaman luar negeri], ternyata rupiahnya,” kata Prasetyo.