Bisnis.com, JAKARTA – Komisi IX DPR RI menyepakati tambahan penarikan pinjaman hibah luar negeri (PHLN) tahun 2025 yang diusulkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Rp135 miliar.
“Komisi IX DPR RI menyetujui usulan tambahan penarikan pinjaman hibah luar negeri (PHLN) tahun 2025 Kementerian Ketenagakerjaan RI,” kata Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh dalam rapat kerja dengan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (5/5/2025).
Secara terperinci, Kemnaker mengusulkan tambahan penarikan PHLN 2025 untuk proyek Labour Market Information and Skills System Transformation for Labour Market Flexibility (LISTRAF) sebesar Rp117,3 miliar.
Selain itu, kementerian juga mengusulkan tambahan penarikan senilai Rp17,6 miliar untuk pengembangan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Banyuwangi.
Adapun usulan itu disampaikan oleh Yassierli mengingat berdasarkan Undang-undang No.62/2025 tentang APBN 2025, perubahan anggaran belanja yang bersumber dari pinjaman dan mengakibatkan pelampauan pagu belanja kementerian/lembaga harus mendapatkan persetujuan dari alat kelengkapan DPR.
Yassierli mengungkap, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada awal 2025 telah mengalokasikan anggaran senilai Rp2 miliar untuk proyek Listraf dan Rp5,4 miliar untuk pengembangan BPVP Banyuwangi.
Baca Juga
“Itu awalnya memang untuk cangkangnya, untuk rumahnya, dan untuk di top up pada tahun anggaran 2025 ini. Tapi karena tadi harus ada suatu mekanisme persetujuan maka kesempatan ini kami gunakan untuk memanfaatkan dukungan dan support dari Komisi IX terkait dengan rencana,” tutur Yassierli.
Yassierli menuturkan, proyek LISTRAF dilatarbelakangi kebutuhan sistem informasi pasar kerja. Dia mengatakan, Kemnaker membutuhkan suatu platform labor market information system yang kuat untuk memudahkan masyarakat mencari info lowongan pekerjaan dalam sebuah platform.
“Itu kita masih belum sampai ke sana, kita harus terus memperbaiki, dan disinilah kemudian proyek LISTRAF itu menjadi rasional latar belakang. Dan ini adalah pinjaman dari World Bank,” ungkapnya.
Output dari proyek ini adalah sistem informasi pasar kerja yang handal, labor market observatory, public employment services, dan pelatihan kerja. Ini termasuk juga untuk renovasi beberapa balai latihan kerja yang ada di Kemnaker.
Untuk proyek BPVP Banyuwangi, Yassierli menuturkan bahwa pihaknya mendapat pinjaman dari Austria. Pinjaman ini bertujuan untuk mengembangkan pelatihan vokasi di BPVP Banyuwangi khususnya pelatihan vokasi di bidang welding serta tourism.
“Alokasi awal yang sudah kita taruh di anggaran naker Rp5,4 miliar kemudian kita membutuhkan tambahan Rp17 miliar untuk tambahan anggaran untuk training services, asistensi, dan dukungan teknis,” pungkasnya.
.jpg?w=300&h=221)
