Bisnis.com, BANDUNG - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat segera menyusun e-katalog lokal.
Kepala LKPP Agus Prabowo mengatakan sudah ada 5 daerah yang menerapkan e-katalog di LKPP yakni DKI, Provinsi Gorontalo, Kabupaten Badung, Semarang dan Yogyakarta.
Pihaknya mengaku masih menunggu kesuksesan penerapan ini namun tetap mempromosikan ke daerah lain. “Kalau Jabar tertarik mau, mari kita sama-sama merapat,” katanya di Gedung Sate, Bandung, Senin (27/6/2016).
Namun, dia mewanti-wanti Pemprov Jabar jika hendak menerapkan kebijakan ini harus mengikuti syarat dimana pimpinan daerahnya harus memiliki political will yang kuat dan Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang sudah permanen.
LKPP membujuk Jabar namun tetap akan bersikap hati-hati. “Ini harus tidak main-main. Tidak boleh gagal karena kalau gagal kepercayaan publik bisa runtuh, jadi harus ada back up politik,” ujarnya.
Menurutnya pencantuman barang dalam e-katalog tidak harus barang yang khas daerah tersebut, namun produk lokal yang jika membeli dari daerah lain jatuhnya menjadi lebih mahal.
Pemprov Jabar untuk menjadi daerah menerapkan ini pun prosesnya akan panjang. “Lima daerah yang pakai e-katalog lokal itu ceritanya juga panjang, jadi mereka rajin berlatih,” tuturnya.
Agus menekankan pentingnya niat politik kepala daerah karena penerapan ini harus terus diawasi oleh yang bersangkutan. Penentuan barang yang akan masuk pun harus dimatangkan dan dikonsultasikan ke LKPP. “Ini harus harus dikonsultasikan terus ke Pusat. Karena yang baru memiliki kewenangan e-katalog ya baru LKPP,” paparnya.
Di tempat yang sama, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengatakan pihaknya masih memaknai e-katalog lokal sebagai produk-produk lokal provinsi yang belum bisa masuk e-katalog pusat.
Namun karena memiliki spesifikasi barang yang baik, maka pihaknya terlebih dahulu harus mengidentifikasi. “Belum ada barangnya, kami harus identifikasi dulu,” katanya.
Heryawan mengatakan bisa saja produk unggulan yang masuk e-katalog lokal adalah produk SMK seperti traktor. Namun apakah produk tersebut layak masuk, perlu banyak pertimbangan terutama produksi massalnya. “Kalau itu masuk LKPP terus daerah lain tertarik, harus ada produksi massalnya, jadi ini memang tidak mudah,” paparnya.
Dia yakin jika sudah telusuri banyak produk asal Jawa Barat yang bisa masuk e-katalog lokal dan bersaing secara nasional.
Sementara, Kepala Balai Lelang Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Jabar Ika Mardiah membenarkan jika tren e-katalog mulai meningkat di Pemprov Jabar. Ika mengatakan meski ada kecenderungan seperti itu, namun lelang elektronik untuk infrastruktur dan jasa lainnya masih lebih tinggi dibanding e-katalog. "Ini bagus karena e-katalog makin banyak pilihan," katanya.
Menurutnya e-katalog yang dilakukan oleh OPD di Pemprov Jabar baru sebatas kebutuhan membeli barang-barang elektronik maupun kendaraan. Sementara untuk yang lainnya masih mengandalkan lelang elektronik LPSE. “Paling elektronik ya, kalau dipersentase belum mencapai 20% dari keseluruhan lelang. Baru terbatas," katanya.
Meski bisa mengukur kecenderungan ini, Ika mengaku secara data pihaknya belum bisa merekap karena e-katalog lebih banyak dilakukan di LKPP Pusat. "Kita belum merekapnya," ujarnya.
