JAKARTA – PT Surveyor Indonesia (PTSI), Badan Usaha Milik Negara (BUMN yang bergerak di bidang jasa inspeksi dan konsultasi, pada tahun depan akan semakin mengembangkan berbagai layanan jasa terkait dengan penyediaan energi di Indonesia.
Pengembangan jasa ini akan menjadi salah satu andalan bisnis PTSI pada tahun depan seiring dengan proyeksi kondisi perekonomian domestik yang semakin membaik. “Kondisi ekonomi nasional tahun depan yang diperkirakan lebih baik daripada tahun ini, tentunya akan secara langsung mendorong peningkatan kebutuhan energi untuk memenuhi kebutuhan industri maupun konsumsi rumah tangga,” ujar Direktur Utama PTSI M. Arif Zainuddin, di Jakarta, Rabu (28/12/2016).
Dengan kondisi itu, lanjutnya, proyek pembangunan pembangkit listrik, khususnya berbahan bakar minyak dan gas (migas), diprediksi juga akan semakin meningkat. Selain itu, meningkatnya konsumsi energi listrik di dalam negeri juga akan diikuti dengan geliat perkembangan bisnis di bidang ekplorasi migas.
Semua itu, kata dia, tentunya akan membutuhkan berbagai jasa layanan terkait dengan pemeliharaan aset peralatan, jaminan keselamatan dan pengendalian risiko serta perlindungan lingkungan.
Menurut Arif, layanan PTSI di sektor migas dan sistem pembangkit tersebut sangat penting dalam rangka penerapan sistem manajemen yang baik, optimalisasi aset dan peralatan, di samping memberikan keuntungan terkait aspek keselamatan terhadap instalasi, personil dan lingkungan sekitar.
“PTSI sebagai perusahaan surveyor independen dengan reputasi yang baik, memiliki tenaga ahli profesional di berbagai bidang disiplin dengan berpegang teguh pada kode etik profesi dan nilai-nilai perusahaan,” ujarnya.
Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), rasio elektrifikasi di Indonesia masih rendah yakni hanya sekitar 89,5%. Angka elektrifikasi ini kalah dibandingkan dengan Vietnam, Malaysia dan Thailand yang mencapai lebih dari 98%.
Hingga sekarang masih banyaknya penduduk Indonesia yang belum bisa menikmati listrik yakni sekitar 7 juta kepala keluarga (KK). Dengan asumsi satu keluarga terdiri dari empat orang maka sekitar 28 juta orang belum bisa menikmati listrik.
Hingga 2019, pemerintah menargetkan rasio elektrifikasi bisa mencapai 98% melalui pembangunan berbagai pembangkit listrik 35 ribu Mega Watt, yang sebagian besar menggunakan bahan bakar minyak bumi dan gas. (*)
