Bisnis.com, BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendesak anggota Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Jabar memprioritaskan kualitas pelaksanaan proyek pemerintah.
Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengatakan pihaknya meminta agar LPJK mulai memainkan peran strategis dalam proyek-proyek pembangunan di Jabar.
Menurutnya, rekanan Pemprov Jabar ke depan, harus bisa membenahi, mengembangkan dan menjamin kualitas sebuah proyek pembangunan. "Kita minta LPJK menjamin, bahwa harus ada kualitas konstruksi dari mulai perencanaan, pengawasan, pelaksanaan hingga audit konstruksi," katanya di Bandung, Jumat (6/1/2017).
Dia menilai, empat tahapan ini belum sepenuhnya dilakukan para kontraktor jasa konstruksi sehingga berpengaruh pada kualitas. Karena itu selain pihaknya berbenah secara internal, LPJK juga diminta untuk mulai menata organisasi.
Gubernur menilai jika ini dilakukan, dampaknya pada daya saing jasa konstruksi Jabar bisa makin berkembang. "Kualitas konstruksi yang baik itu bisa diwujudkan jika ada regulasi dan perangkat yang memadai, saya yakin jasa konstruksi bisa berkembang," tuturnya.
Menurutnya, kualitas bangunan milik pemerintah saat ini jauh lebih rapuh dibanding kualitas pembangunan era Belanda dulu. Dia menunjuk bangunan seperti Gedung Sate, dan peninggalan Belanda lainnya yang saat ini masih kokoh karena dari sisi perencanaan hingga eksekusi proyek betul-betul diperhatikan.
Menurutnya, ini bisa ditiru oleh kontraktor lokal selain profesional juga menjadi bentuk pertanggungjawaban anggaran. "Kualitas yang baik itu seperti Gedung Sate dan Gedung Pakuan peninggalan Jaman Belanda, itu kita hanya melakukan renovasi pengecetan dan aman aman saja," katanya.
Mulai 2017 ini, Heryawan berharap Pemprov sudah mulai menekankan tender berorientasi kualitas. Dengan tender yang berorientasi kualitas tersebut, lanjut Heryawan, maka kualitas bangunan pun akan sangat baik.
Terlebih kualitas bangunan menjadi hal yang sangat diprioritaskan dalam pembangunannya."Jadi kita standarkan model kualitas ini, silahkan ikut tender, kita ukur apa sesuai kualitas atau tidak. Meskipun murah tapi tidak berkualitas itu akan gugur," katanya.
Dia juga meminta agar LPJK harus lebih proaktif terhadap pelayanan kepada masyarakat konstruksi, salah satunya adalah melakukan pengawasan terhadap asosiasi atau perusahaan konstruksi baik konsultan maupun pelaksanaan pembangunannya.
Heryawan meminta ini dengan melakukan pengawasan kualitas, dan melakukan verifikasi perusahaan, Sumber Daya Manusia (SDM), juga melakukan proses pengembangan dan pelatihan terhadap tenaga konsultan maupun SDM konstruksi.
"Ke depan seharusnya disamping ada program sertifikasi badan usaha konstruksi ditambah dengan SDM-SDM yang ada, dibuka juga untuk SDM-SDM yang andal untuk mengembangkan SDMnya tidak harus berhubungan dengan lembaga tempat ia bekerjanya," katanya.
Sementara itu, Ketua LPJK Jabar Eman Sulaeman mengatakan pihaknya mengapresiasi tuntutan dari Gubernur Jabar. Dia mengakui selama ini pada proses awal perencanaan para pengusaha jasa konstruksi kesulitan menentukan target kualitas proyek.
Dalam proses pelaksanaan pun bahkan seringkali para pengusaha jasa konstruksi banyak yang menanggung kerugian akibat dari kurang bersahabatnya kondisi cuaca.
