Bisnis.com, BOGOR - Presiden Joko Widodo masih belum puas dengan capaian penurunan ketimpangan pendapatan. Untuk itu, Kepala Negara meminta jajarannya untuk mempertajam program penurunan kesenjangan.
Dalam arahan rapat terbatas di Istana Bogor, Selasa (31/1/2017), Presiden mengemukakan kemajuan, kemakmuran, maupun kesejahteraan yang ingin pemerintah wujudkan bukan kemakmuran untuk orang per orang, sekelompok orang atau golongan tertentu.
"Meskipun kita tahu bahwa tingkat ketimpangan ekonomi sosial sejak 2015 mengalami perbaikan kalau diukur dari Gini Ratio, dari 0,41 menjadi 0,39. Namun, ketimpangan ini masih perlu kita usahakan agar menjadi lebih baik," kata Presiden.
Oleh sebab itu, pada Desember 2016, Jokowi menyatakan telah memerintahkan kepada Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution untuk mengkaji sebuah kebijakan komprehensif untuk mengatasi ketimpangan ekonomi sosial yang terjadi.
Sedianya, kajian tersebut akan disampaikan dalam rapat yang dihadiri oleh sejumlah menteri Kabinet Kerja. "Inilah tantangan besar yang kita hadapi. Sejak Indonesia merdeka sampai saat ini, terus kita perjuangkan," lanjutnya.
Presiden menyampaikan, ada tiga syarat pokok untuk bisa mewujudkan kemakmuran bersama itu. Pertama, keberpihakan. Kedua, usaha bersama dengan semangat persatuan dan semangat gotong royong.
Ketiga, upaya mencapai kemakmuran berkeadilan harus bersifat inklusif tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras maupun golongan. "Semua warga negara tanpa terkecuali harus mendapatkan kesempatan yang sama."
