Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Energi, dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengunjungi kantor Bisnis Indonesia siang ini, Senin (3/04).
Dalam kunjungan tersebut, Jonan menegaskan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) subsidi hanya diperuntukkan untuk masyarakat tidak mampu. Pihaknya bakal menerapkan subsidi energi yang lebih adil dan tepat sasaran.
Menteri ESDM Ignasius Jonan mengatakan dalam kunjungannya ke Kantor Bisnis Indonesia, pihaknya bakal menerapkan subsidi tepat sasaran, yakni hanya untuk masyarakat yang tidak mampu.
“Harapannya [subsidi] makin lama makin kecil, lebih banyak lagi [masyarakat] yang tidak disubsidi. Anggarannya nanti bisa dibangun untuk infrastruktur,” terangnya, Senin (3/4).
Adapun dia mengatakan, pada 2014 subsidi untuk energi dianggarkan Rp342 triliun. Namun demikian pada 2017 subsidi energi sudah dipangkas menjadi Rp77 triliun.
Pihaknya mengatakan bakal mencari cara agar yang tidak berhak mendapat subsidi tidak akan lagi mendapat subsidi. Salah satu contohnya adalah menggabungkan subsidi dengan program kartu keluarga sejahtera.
Hampir 500 kabupaten menikmati harga bahan bakar minyak (BBM) yang sama melalui program satu harga.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengatakan hingga saat ini sekitar 20 kabupaten yang belum merasakan BBM satu harga. Dengan demikian, hampir 500 kabupaten yang menikmati harga BBM yang sama.
Saat ini pun, dia menyebut untuk periode April hingga Juni harga BBM penugasan tak berubah. Solar masih dijual Rp5.150 per liter, premium Rp6.450 per liter dan minyak tanah Rp2.500 per liter hingga Juni 2017.
"Percepatan bbm satu harga dari 500 kabupaten enggak ada 20 yang belum. BBM satu harga itu di SPBU dan APMS. Kalau di eceran pinggir jalan ya lain," ujarnya saat mengunjungi Redaksi Bisnis Indonesia, Jakarta, Senin (3/4/2017).
Adapun, subsidi akan disalurkan lebih tepat sasaran. Menurutnya, subsidi energi dari 2012 hingga 2017 terus menurun. Pada tahun ini, subsidi energi sebesar Rp77 triliun dengan 47 triliun di antaranya digunakan untuk subsidi listrik, Rp20 triliun untuk subsidi liquefied petroleum gas (LPG) dan sisanya untuk subsidi BBM.
Penurunan subsidi, katanya, dilakukan untuk membangun sektor strategis lain seperti infrastruktur. Oleh karena itu, subsidi hanya disalurkan bagi yang berhak seperti pada LPG 3 kg dan listrik.
"Yang tidak berhak menikmati subsidi itu jangan," katanya.
Pemerintah mendorong pelaku usaha swata untuk menyediakan listrik di desa-desa terpencil guna meningkatkan rasio elektrifikasi.
Adapun melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 38/2016 tentang Percepatan Elektrifikasi di Pedesaan Belum Berkembang, Terpencil, Perbatasan dan Pulau Kecil Berpenduduk Melalui Pelaksanaan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Skala Kecil, pengusaha swasta diperbolehkan membangun pembangkit sekaligus menyalurkan listrik kepada masyarakat. Oleh sebab itu, bagi masyarakat kurang mampu dan wajib disubsidi, penyaluran subsidinya dilakukan melalui perusahaan swasta selaku penyedia listrik.
Menteri ESDM Ignasius Jonan mengatakan pihaknya mendorong pihak swasta untuk menyediakan listrik di desa-desa terpencil guna meningkatkan rasio elektrifikasi.
“Listrik di pedesaaan fokusnya kita mendorong swasta kalau mau bikin jaringan tertutup sendiri pasang tiang sendiri itu silakan,” kata Jonan saat berkunjung ke Kantor Bisnis Indonesia, Senin (3/4).
Rasio elektrifikasi di Indonesia pada 2019 ditargetkan mencapai 99%. Adapun saat ini rasio elektrifikasi Indonesia adalah 91,6% oleh karenanya masih ada 8% masyarakat Indonesia yang belum terlistriki.
Rasio elektrifikasi di Indonesia pada 2019 ditargetkan mencapai 99%. Adapun saat ini rasio elektrifikasi Indonesia adalah 91,6% oleh karenanya masih ada 8% masyarakat Indonesia yang belum terlistriki.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menjelaskan pihaknya bakal mempercepat pemerataan listrik di desa-desa yang belum terlistriki. Data Kementerian ESDM menunjukkan masih ada 2.519 desa yang belum memiliki akses ke listrik, adapun rumah yang belum masih berkisar sebesar 293.532 rumah.
“Kami akan fokus ke sana, karena pemerataan itu penting. Targetnya 2 tahun desa-desa yang belum terlistriki itu sudah bisa mendapat listrik,” katanya saat berkunjung ke Kantor Bisnis Indonesia, Senin (3/4).
Adapun pihaknya sudah mengeluarkan percepatan elektrifikasi pedesaan (Permen ESDM Nomor 38/2016) tentang penyediaan listrik kapasitas kurang dari 50 MW bagi desa belum berkembang, desa terpencil, pedesaan, perbatasan, dan pulau kecil berpenduduk yang belum memiliki akses listrik.
“Listrik di pedesaaan fokusnya kita mendorong swasta kalau mau bikin jaringan tertutup sendiri pasang tiang sendiri itu silakan,” kata Jonan.
