Bisnis.com, JAKARTA - Kepala BKPM Thomas Trikasih Lembong meyakini kerjasama bilateral antara Amerika Serikat (AS) dan Indonesia semakin membaik.
Keyakinan tersebut didasari lantaran adanya kesamaan latar belakang kedua pemimpin negara tersebut Baik Presiden Indonesia Joko Widodo maupun Presiden AS Donald Trump yang merupakan pengusaha.
“Jadi dari awal, chemistry keduanya sangat baik. Keduanya berpikir seperti pengusaha, sangat praktis dan logis,” tutur Thomas, Jumat (21/4/2017).
Kendati demikian, Kepala BKPM itu menuturkan perlunya keterbukaan antar kedua negara tersebut terutama dalam penyelesaian beberapa kendala investasi seperti Google, JP Morgan, dan PT Freeport.
Rupanya, kunjungan Wakil Presiden AS, Mike Pence ke Indonesia untuk membahas sejumlah kerja sama terutama bidang ekonomi dan perdagangan itu juga menghasilkan kesepakatan kerja sama senilai US$10 miliar.
Dari jumlah tersebut, mayoritas merupakan kerja sama pada sektor energi dan pertambangan. Dari nilai tersebut, nilai terbesar dihasilkan dari kerja sama antara ExxonMobile dengan Pertamina yang mencapai US$ 6 miliar.
Kerja sama dua perusahaan ini terkait dengan pembelian LNG oleh Pertamina dari ExxonMobile.
Baca Juga
“Kalau nggak salah tadi US$6 miliar. Jadi ini contoh lagi memang dunia sekarang lagi kebanjiran gas, lagi murah, gas ini kan bahan baku untuk industri, industri kimia, untuk boiler di textile, dan industri-industri lain,”katanya.
Menurut Thomas, pembelian LNG oleh Pertamina ini menjadi contoh bagaimana Indonesia mengimpor bahan baku untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri dalam rangka menggenjot potensi ekspor produk jadi.
“Itu contoh suatu impor yang kan mendorong produksi kita karena ini bahan baku untuk produksi. Kita butuh impor untuk genjot ekspor karena ini impor dari bahan baku, beda dengan impor barang mewah itu konsumtif. Tapi impor-impor yang baik untuk produksi untuk efisiensi itu justru kita butuh,” tukasnya.
Sementara itu, Ekonom Bank Permata Josua Pardede berpendapat salah satu tujuan kedatangan Mike Pence ke Indonesia adalah menindaklanjuti tuduhan kecurangan Trump pada mitra dagang utamanya termasuk Indonesia yang menyebabkan melebarnya defisit neraca perdagangan Indonesia-AS senilai US$13 miliar pada tahun lalu.
Namun, Pemerintah mengklarifikasi bahwa Indonesia tidak melakukan praktik dumping yang merugikan AS.
“Disamping itu, momentum ini perlu dikembangkan yakni dengan memperkuat hubungan bilateral perdagangan internasional dimana pemerintah AS cenderung akan 'tertutup' pada perdagangan internasional setelah menolak TPP dan memberlakukan proteksionisme,” ujarnya.
Menurutnya, potensi perdagangan bilateral yang perlu dikembangkan dari AS adalah terkait dengan permesinan, kimia dasar dan IT yang dapat mendorong kemajuan industri dalam negeri dan meningkatkan produktivitas nasional guna mendorong pertumbuhan.
“Ekspor dari Indonesia pun perlu ditingkatkan khususnya produk tekstil, pengolahan karet dan alas kaki serta komoditas-komoditas ekspor Indonesia yang mempunyai daya saing di pasar internasional. Investasi dari AS pun perlu didorong ke depannya terkait dengan sektor-sektor riil dimana AS mempunyai daya saing yang dapat mendorong ekonomi dalam negeri,” tukasnya.
