Bisnis.com, JAKARTA— Pemerintah berupaya mendorong usaha kecil dan menengah (UKM) untuk melebarkan pasar ke luar negeri lewat pendampingan serta memfasilitasi sertifikasi dan standardisasi.
Direktur Jenderal (Dirjen) Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan (Kemendag) Arlinda mengatakan kehadiran Indonesia Design Development Center (IDDC) menjadi salah satu bentuk pendampingan yang dilakukan pemerintah dalam mendukung pelaku usaha nasional yang berpeluang go international.
Lewat IDDC, pemerintah mempertemukan pelaku usaha dengan desainer, akademisi, dan stakeholder lain yang bisa membantu meningkatkan nilai tambah produk serta pengetahuan ekspor pelaku usaha.
“Yang jelas mereka [pelaku Usaha Kecil dan Menengah/UKM] harus diberi pengetahuan bagaimana melakukan kegiatan ekspor karena ini enggak sederhana. Begitu dia sudah masuk, lalu ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi,” ujar dia usai menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia (Ipemi), Senin (15/5/2017).
Persyaratan yang dimaksud di antaranya standarisasi kualitas produk serta sertifikasi terkait produk yang diekspor, misalnya sertifikat merek, hak cipta, atau halal.
Arlinda mengungkapkan tahun lalu IDDC diikuti oleh sebelas perusahaan yang terdiri dari 22 orang. Produk yang dihasilkan sebagian besar berupa dekorasi rumah, furnitur, dan kerajinan.
Produk-produk yang dibuat kesebelas perusahaan itu dibantu untuk disesuaikan dengan selera internasional lalu dipromosikan di berbagai pameran besar yang digelar di sejumlah negara, seperti AS dan Italia.
IDDC, lanjut dia, bisa disinergikan dengan berbagai program pelatihan yang dijalankan oleh Ipemi untuk menjaring lebih banyak potensi UKM Tanah Air.
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Agus Muharram menyebutkan UKM yang telah melakukan ekspor adalah pelaku usaha skala menengah ke atas. Menurut dia, porsi UKM yang sudah go international masih 1% dari total UKM yang ada di Indonesia, yang jumlahnya diperkirakan mencapai 54 juta.
“Kami mengajak UKM untuk terus mengikuti pelatihan supaya bisa lebih terampil sehingga lebih kompetitif. Walaupun kompetitif, tentu ada standarisasi dan sertifikasi. Nah, kami fasilitasi standardisasi dan sertifikasinya itu secara cepat dan murah, bahkan ada yang gratis,” jelas Agus.
Saat ini, rasio wirausahawan Indonesia diklaim berada di level 3,16%. Angka itu lebih tinggi dari posisi pada 2013 yang masih 1,65%. Negara yang rasionya sudah di atas 2,5% disebut sebagai negara yang telah sejahtera.
Meski masih di bawah rasio wirausahawan Malaysia dan Singapura yang sudah di atas 5%, Agus menilai hal itu wajar karena jumlah penduduk Indonesia jauh lebih besar dibandingkan kedua negara tetangga itu.
