Bisnis.com, JAKARTA - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC kembali menggelar rapat koordinasi perkembangan penertiban importir berisiko tinggi setelah sebelumnya berhasil memblokir ratusan importir bermasalah.
Rakor tersebut dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara di antaranya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian, Jaksa Agung M Prasetyo, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Ketua KPK Agus Rahardjo, Kepala PPATK Kiagung Ahmad Badaruddin, dan Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi.
Dirjen Bea dan Cukai Haru Pambudi yang dijumpai di kompleks DPR RI belum lama ini mengatakan, rakor tersebut pada dasarnya membahas perkembangan penertiban importir nakal.
Baca Juga
Adapun beberapa waktu lalu, sebanyak 65 importir diblokir otoritas kepabeanan karena terbukti tidak patuh pajak. Pemblokiran itu merupakan kelanjutan pemeriksaan kepatuhan terhadap 725 importir berisiko tinggi.
Pada fase pertama Ditjen Bea dan Cukai berhasil memblokir 674importir, 30 perusahaan gudang berikat yang tidak menyampaikan SPT. Selain itu, sebagai langkah preventif, mereka telah memblokir izin 9.568 perusahaan yang tidak melakukan kegiatan lebih dari 12 bulan, mencabut izin 50 perusahaan penerima fasilitas gudang berikat, dan 88 penerima fasilitas kawasan berikat.
