Bisnis.com, JAKARTA - Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) menyatakan minimnya pengawasan dari instansi terkait terhadap mekanisme penarifan layanan jasa logistik nasional membuat biayanya meroket, bahkan cenderung tidak bisa dikontrol.
Sekjen Badan Pengurus Pusat (BPP) GINSI Erwin Taufan mengatakan selama ini pemilik barang atau importir selaku pihak yang paling dirugikan lantaran tidak ada kepastian tarif layanan logistik termasuk di pelabuhan karena mekanisme penarifan yang sudah disepakati asosiasi penyedia dan pengguna jasa sering tidak berjalan sebagaimana mestinya.
"Hal itu karena tidak adanya pengawasan melekat dari instansi yang berwenang. Kalau di pelabuhan tugas kontrol ada pada otoritas pelabuhan, sebab fungsi pengawasan ada pada institusi itu," ujarnya saat dihubungi Bisnis pada Rabu (18/10/2017).
Erwin menambahkan GINSI sedang melakukan kordinasi dengan para pengurus asosiasi tersebut di berbagai daerah pasca pengukuhan kepengurusan BPP GINSI 2017-2022.
"Sekarang saja kami sedang kordinasi dengan pengurus GINSI Jawa Tengah untuk menampung apa saja masalah dan keluhan yang terjadi.Salah satunya yang mencuat termasuk soal minimnya pengawasan soal penarifan layanan jasa kepelabuhanan," paparnya.
Oleh karena itu, lanjutnya, terkait tarif-tarif jasa kepelabuhanan di Indonesia yang ada saat ini, GINSI meminta untuk ditinjau ulang, karena pemberlakuan tarif tersebut terkadang malah membebani para pelaku bisnis.
"Kondisi seperti ini tidak sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo yang menginginkan biaya logistik nasional bisa ditekan. Di sisi lain, situasi ekonomi yang belum sepenuhnya membaik justru menjadi kendala tersendiri, sementara biaya logistik yang seharusnya lebih mengakomodir kelangsungan dunia usaha belum mampu diwujudkan akibat biaya logistik tidak bisa termonitor," paparnya.
Ketua GINSI Jateng Budiatmoko mengatakan ketidakpastian biaya logistik yang tidak bisa termonitor dan langsung dibebankan saja kepada importir menyebabkan tingginya harga komoditas di pasaran dan menyulitkan masyarakat.
"Selama ini importir hanya pasrah dan mau tidak mau harus membayarnya teehadap seluruh komponen biaya logistik itu," ujarnya.
